Jakarta, MERDEKANEWS - Pelemahan nilai tukar rupiah bakal menjadi pekerjaan besar bagi tim ekonomi Presiden Joko Widodo. Apalagi, posisinya semakin mendekati titik psikologis Rp13.800 per US$ yang bermakna menambah beban terhadap perekonomian nasional.

Vokalis Komisi XI DPR asal Gerindra, Heri Gunawan menyatakan, pelemahan rupiah hingga ke bawah titik psikologis, bakal berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Di mana, peluang terjadinya hal itu menjadi suatu keniscayaan. "Saya melihat bahwa pelemahan tersebut sudah mencapai titik terendah Rp13.800 per dolar. Bahkan mungkin bisa lebih di tahun ini," papa Heri di Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Sinyalemen Heri dilandasi faktor eksternal yakni kebijakan bank sentral AS, The Fed yang mengisyaratkan bakal menaikkan suku bunga dalam waktu dekat. Padahal, sebelumnya The Fed sudah 4 kali menaikan suku bunga. "Rencananya, kenaikan suku bunga FFR (Fed Fund Rate) untuk yang pertama di 2018 dilakukan bulan ini," papar Heri.

Selanjutnya, kata dia, The Fed bakal menempuh pengetatan moneter dan normalisasi balance sheet. Sebagian kalangan mempertanyakan, membaiknya perekonomian dibawah Donald Trump, bisa jadi karena sistem, bukan person.

Masih kata anak buah Prabowo ini, kebijakan The Fed itu bakal memicu bank sentral negara maju, seperti European Central Bank (ECB) dan Bank of Japan (BOJ), melakukan pengetatan moneter. "Inilah efek snowball yang sangat dikhawatirkan pelaku pasar," kata Heri.

Kalau sudah begitu, lanjutnya, berdampak langsung kepada pelemahan kurs rupiah terhadap US$. Selanjutnya akan memengaruhi struktur pendapatan dan belanja di APBN. "Beban terhadap neraca pembayaran luar negeri sudah pasti merugikan keuangan negara, nilai ekspor yang tidak kompetitif karena bahan baku kita sebesar 30-40 persen berasal dari impor, membesarnya beban bunga utang, serta kelesuan industri keuangan," terang Heri.

Jika pemerintah tidak segera melakukan tindakan preventif, lanjutnya, walaupun sebagian mengatakan indikasinya karena faktor global, maka pelemahan rupiah tersebut akan menjalar ke sektor riil. "Harga-harga kebutuhan pokok bisa melambung, lebih-lebih beberapa kebutuhan dasar kita masih impor seperti, beras," tuturnya.

Heri menyarankan agar tindakan preventif dari pemerintah dan Bank Indonesia (BI), segera dilakukan untuk menjaga psikologi pasar. Lebih-lebih pergerakan harga minyak mentah dunia naik cukup tinggi selama 3 bulan terakhir. "Pada konteks ini, pemerintah akan dihadapkan pada keputusan yang cukup sulit. Jika diintervensi dengan cadangan devisa (cadev) yang ada, maka konsekuensinya cadev akan terkuras. Ingat, cadev Indonesia tak terlalu besar untuk terus menerus mengintervensi pelemahan nilai tukar," ungkapnya.

Kata Heri, kondisi seperti ini pernah terjadi di November 2016. Kala itu, tekanan dari The Fed naik, menggerus cadangan devisa hingga US$4 miliar. Ditambah lagi lagi utang luar negeri pemerintah dan swasta berbentuk US$ yang akan jatuh tempo di akhir tahun ini, bakal menyedot cadev.

Melihat tren saat ini, Heri khawatir, nilai tukar mata uang Garuda bakal terus terjun bebas. Akan sama buruknya dengan era 2015. "Rupiah baru saja terpuruk hingga menyentuh level Rp13.800 per dolar AS. Itu adalah angka paling anjlok sejak 1998," kata Heri.

Perlemahan ini, kata dia, juga menjadi tantangan serius sekaligus isu menarik bagi calon Deputi Gubernur BI bidang moneter yang berasal dari internal BI serta calon Gubernur BI yang berlatar belakang Deputi bidang moneter.