Denpasar, MERDEKANEWS - Gubernur Bali Made Mangku Pastika bakal mengonfirmasi pembatalan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) kepada Menko Kemartiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Kalau benar dibatalkan, kata Pastika, merugikan serta mengecewakan rakyat Bali. Pernyataan tersebut disampaikan Pastika di sela-sela simakrama Pemprov Bali di Wantilan DPRD Bali Niti Mandala Denpasar, Sabtu (3/3/2018).

Kata Pastika, pembangunan Bandara Buleleng (BIBU) sudah lama direncanakan dan menjadi idaman masyarakat Buleleng. "Kalau sampai batal maka akan membuat repot. Sebab Bandara Buleleng memang dibutuhkan," ujar mantan Kapolda Bali ini.

Dijelaskan, pembangunan Bandara Buleleng menggunakan dana swasta, dan sudah dilakukan study untuk pembangunannya. "Persoalannya hanya menentukan apakah dibangun di darat atau di tengah laut. "Dari investor juga sudah siap. Mereka sudah mau itu. Artinya duitnya pemerintah enggak dipakai, karena menggunakan pihak swasta,” tukas Pastika.

Apabila merujuk kepada konsep pembangunan Indonesia dari pinggiran,  sesuai program Nawacita yang digelorakan Presiden Joko Widodo, pembangunan Bandara Buleleng sangatlah sejalan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana, mengatakan, DPRD Bali bakal menemui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mempertanyakan informasi tersebut. “Sebab Bandara Buleleng itu sudah ada dalam Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Kalau batal akan dilakukan revisi dan perubahan Perda," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Kariyasa memastikan, secara moral DPRD Bali akan berjuang agar pembangunan Bandara Buleleng terealisasi. Sebab, menurutnya, pembangunan Bandara Buleleng sangat penting untuk membuka ekonomi masyarakat di Bali Utara. "Dengan adanya pembangunan Bandara Buleleng, perkembangan perekonomian masyarakat di Buleleng akan berkembang. Sehingga keseimbangan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan bakal terwujud," imbuhnya.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memang pernah bilang bahwa BIBU dipastikan batal dibangun. Ada empat alasan yang mendasarinya. Pertama, kesulitan membangun akses kereta api. "Tidak elok membuat kereta api lingkar Bali, tapi jalan memotong gunung dan tol. Kemudian ada pantai kiri kanan, sehingga terbuka satu," kata Luhut di Kompleks Istana Negara, akhir pekan lalu.

Alasan kedua, lanjut Luhut, pemerintah lebih memilih lapangan terbang Denpasar diperkuat. Ketiga, memperbanyak area pesawat yang sudah ada. Keempat, akan dibangun jalur kapal roro yang dibangun dari Banyuwangi ke Bali Utara.