Kupang, MERDEKANEWS - Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distribusi Indonesia (Ardin) Nusa Tenggara Timur (NTT), meminta Menteri PUPR Basuki Hadimulyo memberdayakan pengusaha lokal.Lantaran ada dua BUMN yang kebagian proyek infrastruktur di daerah malah tak mau merangkul kontraktor lokal.
Ferdi Tanoni, salah satu seorang pendiri Ardin NTT, menyinggung pembangunan Jembatan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang digarap 2 BUMN Karya, tidak melibatkan pengusaha lokal.
"Dengan melibatkan pengusaha lokal, tentu memberikan nilai tambah terhadap perekonomian di Timor Tengah Selatan. Ini pentingnya pelibatan pengusaha lokal tersebut," kata Ferdi di Kupang, Minggu (4/3/3018).
Selanjutnya Ferdi menyebut adanya keluhan dari anggota Ardin Timor Tengah Selatan (TTS) terhadap PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Nindya Karya (Persero). Kedua BUMN ini ogah menggunakan jasa pengusaha lokal dalam membangun Jembatan Temef yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Kedua perusahaan konstruksi pelat merah ini, lebih memilih pengusaha dari Jawa dan Nusa Tenggara Barat yang memiliki peralatan berat yang lebih memadai ketimbang pengusaha asal TTS.
Ferdi mempertanyakan dua BUMN yang cenderung meremehkan kemampuan pengusaha lokal. Menteri PUPR perlu mempertimbangkan pemanfaatan jasa pengusaha lokal yang dinilai memenuhi kriteria sebagai sub kontraktor dari kedua BUMN tersebut.
Ferdi juga meminta Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menegur Waskita Karya dan Nindya Karya. Seharusnya, kedua perusahaan milik negara itu, menjalin kerja sama dengan pengusaha lokal. Agar terjadi nilai tambah terhadap perekonomian di daerah.
Ferdi mengatakan, sekitar 70%-80% dana untuk pembangunan proyek-proyek pemerintah di daerah, akan terserap kembali ke Pulau Jawa, sehingga Ardin NTT mendesak Menteri PUPR agar dapat memberdayakan pengusaha lokal dalam pembangunan Jembatan Temef tersebut.
"Apalah artinya jika proyek pemerintahan bernilai triliunan rupiah tapi tidak memberi dampak ekonomi apa-apa terhadap daerah. Inilah pentingnya pemerintah memanfaatkan pengusaha lokal tersebut," kata Ferdi.
Ia menambahkan pembangunan Jembatan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan itu akan menghabiskan dana triliunan rupiah dari APBN, sehingga para pengusaha lokal berkeinginan kuat untuk dilibatkan agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya.
"Jika PT Waskita Karya dan PT Nindia Karya melakukan import pengusaha dan peralatan berat dari Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Barat, maka dana pembangunan yang tertinggal di daerah itu hanya berkisar antara 5-7 persen saja," ujarnya.
"Inilah kendala yang dihadapi anggota Ardin Timor Tengah Selatan, sehingga kami berkewajiban menyampaikan keluhan tersebut kepada pemerintah untuk mencari solusi terbaik sehingga terciptalah pemerataan dalam berusaha," katanya menambahkan.
Ia mengatakan apa yang disampaikan Ardin Nusa Tenggara Timur itu seiring dengan nafas dan tekad dari Presiden Joko Widodo yang menghendaki adanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara, sehingga rasanya tak elok jika kedua BUMN tersebut menolak niat baik pengusaha lokal untuk membangun ekonomi daerahnya.
(setyaki purnomo)