Batam, MERDEKANEWS - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV Ditjen Bina Marga pada tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala Jembatan Raja Haji Fisabilillah.
Kegiatan berupa pengecekan menyeluruh terhadap keamanan konstruksi jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Tonton di Kepulauan Riau. Dari hasil pengecekan tersebut kemudian dilakukan penggantian 34 strand yang berkarat, rusak maupun putus akibat sambaran petir. Selain itu juga dilakukan penggantian alat penangkal petir dan pergantian cap dan grease (oli) pada angkur bawah deck dan kepala angkur pylon.
“Hal ini merupakan komitmen Kementerian PUPR akan pentingnya aspek pemeliharaan guna menjamin keamanan dan keselamatan infrastruktur yang telah dibangun dan dimanfaatkan masyarakat,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV Ditjen Bina Marga, Junaidi, menambahkan bahwa disamping bagian atas jembatan, juga dilakukan pemancangan sheet pile baja untuk melindungi pondasi jembatan dari gerusan air laut di sisi Pulau Batam. Pekerjaan dilakukan sejak bulan Juli hingga Desember 2017 dan kini Jembatan RA. Fisabilillah telah dinyatakan aman untuk digunakan.
Jembatan ini merupakan jembatan tipe cable stayed yang memiliki 112 kabel dimana didalam setiap kabel terdapat strand berupa besi ulir baja dengan jumlah berbeda yakni sekitar 60-90 strand, dimana 34 strand yang diganti ada di 6 kabel berbeda.
Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh kontraktor PT. Multi Sindo Internasional dan konsultan pengawas PT. Parama Karya Mandiri Kerjasama Operasi dengan PT. Garis Putih Sejajar dengan nilai kontrak sebesar Rp 33 miliar. Saat ini pekerjaan dalam masa pemeliharaan oleh pihak kontraktor hingga Desember 2019.
Jembatan RA Fisabilillah merupakan salah satu dari 6 jembatan dikenal sebagai Jembatan Barelang yang menghubungkan Pulau Batam, Tonton, Nipah, Rempang, Galang dan Galang Baru. Jembatan dibangun oleh Otorita Batam saat itu yang berubah menjadi BP Batam dan mulai digunakan pada tahun 1998.
Rencana Pembangunan Jembatan Batam - Bintan
Kementerian PUPR akan melakukan feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED) pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sepanjang 7.035 meter dengan perkiraan biaya mencapai Rp 4,3 triliun.
Usulan pembangunan Jembatan Babin disampaikan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada akhir Februari lalu yang juga dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
“Bapak Presiden Joko Widodo telah memutuskan jembatan ini untuk dibangun sehingga ini harus kita persiapkan dengan baik. Gambar desain awal sudah ada, tetapi juga harus dilakukan penelitian seksama melalui penyiapan FS dan DED. Apalagi jembatan ini melalui laut, harus dilakukan penelitian bathymetri dan geologi teknik yang detail,” kata Menteri Basuki baru-baru ini.
Mengenai biaya pembangunannya yang cukup besar, Kementerian PUPR mempertimbangkan untuk menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Kalau dibiayai swasta seluruhnya, jembatan ini nanti akan menjadi tol dan tarifnya akan mahal sekali. Oleh karena itu Pemerintah akan terlibat agar tarifnya lebih terjangkau. Semua akan kita hitung dalam FS-nya. Berapa tarifnya dan berapa pendanaan pemerintah yang dibutuhkan,” jelasnya.
Pembangunan Jembatan Babin dibagi menjadi 3 trase, yakni trase pertama menghubungkan Pulau Batam ke Pulau Tanjung Sauh sepanjang 2.124 meter, trase kedua Pulau Tanjung Sauh ke Pulau Buau sepanjang 4.056 meter dan trase ketiga Pulau Buau ke Pulau Bintan sepanjang 855 meter.
Pembangunan bertujuan meningkatkan konektivitas Batam-Bintan dan mengurangi biaya logistik di Kepri. Ke depan tidak hanya Pulau Batam yang dikembangkan, tetapi juga Bintan yang memiliki Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Sauh dan Pulau Galang sebagai kawasan industri dan pariwisata.
