Yogyakarta, MERDEKANEWS -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membidik 360 daerah yang dinilai rawan korupsi. Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Regional I di Yogyakarta, Selasa (27/2/2018).  

"KPK fokus kepada 360 pemerintah daerah kabupaten-kota, dan hampir seluruh daerah ada terindikasi korupsi," kata Tjahjo tanpa menyebuat daerah mana saja yang rawan korupsi. 

Mendagri mengaku, telah bertemu dengan pimpinan KPK di Jakarta, guna mendiskusikan mengenai kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah). Dari hasil pertemuan tersebut, KPK menyampaikan kepada Mendagri bahwa ada daerah yang telah diawasi selama satu tahun oleh KPK, namun pejabat daerahnya masih juga terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT). 

"Kemarin KPK menyampaikan, misalnya daerah sudah satu tahun lebih KPK nongkrongi, lha kok ya masih ada OTT di daerah itu. Oleh karena itu, Koordinasi Kemendagri dan KPK untuk pencegahan diutamakan," jelas Tjahjo.

Ia menjelaskan, pos anggaran pemerintah daerah yang rawan menjadi bahan korupsi oleh pejabat setempat biasanya terkait dana hibah, bantuan sosial, retribusi dan pajak, pembelian barang dan jasa, serta jual-beli jabatan. 

Oleh karena itu, Tjahjo mendorong seluruh kepala daerah untuk sungguh-sungguh memahami area rawan korupsi di daerah masing-masing, sehingga para pejabat daerah terhindar dari operasi tangkap tangan KPK.

Sepanjang tahun 2017, sebanyak 10 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Sebagian besar mereka terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK).