Bali, MERDEKANEWS - Mimpi Muhaimmin Iskandar untuk berduet dengan Jokowi kandas. Ketua Umum PKB itu bakal gigit jari.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani, mengatakan partainya mengkaji kemungkinan Jusuf Kalla menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo di pemilihan presiden 2019.

Ia mengatakan pihaknya masih mengkaji peraturan tersebut dengan melihat Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

“Ini kan menjadi satu kajian karena kalau UU Pemilu yang juga menjadi pembahasan KPU walau sudah ada hitam di atas putih, implementasinya berubah-ubah,” kata Puan seusai penutupan Rapat Kerja Nasional III PDIP di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Minggu (25/2/2018).

Menko PMK ini menilai kondisi politik menjelang pendaftaran pemilihan presiden 2019 akan semakin dinamis. Menurut Puan, partainya terus mempertimbangkan untuk menggandeng kader dari partai di luar PDI Perjuangan.

“Ini harus menjadi pertimbangan yang sangat matang,” ujarnya.

Di sela itu, kata dia, partainya terus mempersiapkan kader internal untuk digadang menjadi cawapres.

Jusuf Kalla masuk bursa calon wakil presiden untuk Joko Widodo dalam pilpres 2019. Namun kemungkinan tersebut terbentur dengan Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan jabatan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Jusuf Kalla pernah menjadi wakil presiden pada periode 2004-2009.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan kemungkinan Jusuf Kalla diusung kembali menjadi calon wakil presiden untuk Jokowi tergantung kondisi politik pada 2019.

Menurut dia, kondisi pada 2014 berbeda lantaran faktor pengalaman yang dimiliki Kalla sebagai presiden.

“Sehingga faktor referensi yang sudah pernah menjadi wakil presiden tidak bisa menjadi alasan di 2019,” ujarnya.

Selain itu, Basarah mengatakan kondisi politik sekarang sudah lebih solid. Sebab, kata dia, setidaknya terdapat lima partai di parlemen, PDI Perjuangan, PPP, Hanura, NasDem, dan Golkar, yang telah menyatakan dukungannya untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden.

“Belum lagi partai yang tidak memiliki kursi di parlemen, seperti PSI dan Perindo,” ujarnya.

Diketahui, diantara bos parpol koalisi hanya Cak Imin yang mulai getol tebar baliho. Berlebel sebagai cawapres, Cak Imin menyebar atributnya diseluruh pelosok Indonesia.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan partainya sedang menjajaki kemungkinan koalisi dengan partai di luar pemerintah.

Ia menyebut pihaknya sedang menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Demokrat dan Gerindra. "Keduanya dalam level komunikasi kami sudah lakukan DPP," kata Hasto di Hotel Prime Plaza Sanur, Bali, pada Sabtu, 24 Februari 2018.

Hasto mengaku sering bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan. Menurut dia, setelah Rapat Kerja Nasional III PDIP, partainya akan membangun komunikasi di parlemen menghadapi agenda politik 2019.

"Kami akan mengambil inisiatif untuk membangun dialog dengan parpol, termasuk Gerindra," ujarnya.