Jakarta, MERDEKANEWS -- Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi aktivitas partai politik (parpol) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Boleh juga itu PPATK awasi kegiatan-kegiatan parpol menjelang pemilu. Ini berlaku untuk setiap partai," ujar Sahroni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dengan begitu, tutur Sahroni melanjutkan, proses politik bisa bersih dari dana hasil kejahatan. Ia menilai PPATK memiliki peran sentral dalam mengawasi proses pemilu. Oleh karena itu, ia menyebut PPATK harus turut mengambil peran aktif dan konkret dalam momentum pemilu.

"PPATK harus ambil peran demi terwujudnya Pemilu 2024 berjalan adil dan damai. Jangan sampai ada dana kejahatan yang dibiarkan mengintervensi pemilu. Bisa bahaya itu, (bisa) diacak-acak pemilu kita nanti," ucap Sahroni.

Kendati bekerja sendiri, Sahroni justru menyarankan agar PPATK selalu menjalin kerja sama serta kolaborasi antar-lembaga. "Tentu kalau ada temuan dana mencurigakan, kita tidak mungkin minta PPATK urus semuanya," kata Sahroni.

Jadi, lanjut Sahroni seperti dilansir antaranews, hasil analisis PPATK bisa diserahkan ke lembaga-lembaga penegak hukum guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Kita kan punya KPK, Polri, Kejagung yang selalu siap membantu. Teman-teman penyedia jasa keuangan juga pasti bantu terkait akses datanya. Apalagi ada Pak Menko Polhukam (Mahfud MD) yang akan back up," tuturnya.

Tak lupa, Sahroni juga mengapresiasi kinerja PPATK di bawah kepemimpinan Ivan Yustiavandana. Menurutnya, kinerja PPATK era ini sangat baik.

"Tapi saya turut mengapresiasi PPATK di era Pak Ivan. PPATK jadi lebih hidup dan kinerja-nya mengalami peningkatan. Luar biasa!” ujar Sahroni.

Hari ini, Kamis, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar kegiatan Bazaar APUPPT–GFC Fair Gerakan Nasional 21 Tahun Rezim APUPPT Indonesia dengan Tema "Lindungi Generasi Bangsa Demi NKRI Maju".