Jakarta, MERDEKANEWS - Pembangunan jaringan gas (jargas) yang memadai di seluruh daerah di Indonesia, perlu disokong anggaran besar. Penting untuk mewujudkan kemandirian energi.

"Dengan visi jangka panjang, kita harus berdaulat dan mandiri di bidang energi. Ini harus dipastikan, dan kita juga harus tahu bagaimana infrastruktur yang ada," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (16/2/2018).

Herman mencontohkan, PGN memiliki kemampuan yang cukup untuk membangun jaringan yang dibutuhkan guna melakukan konversi dari minyak ke gas.

Hal tersebut, lanjut politisi Partai Demokrat itu, karena penggunaan energi gas dari sisi ekonomi lebih menguntungkan dibandingkan penggunaan minyak."Infrastruktur yang terbangun mestinya diberi kepercayaan yang lebih luas. Dengan konversi ini juga menjadi efisien," katanya.

Herman menyatakan, dengan konversi tersebut maka tingkat kualitas udara menjadi lebih bersih, karena emisi yang dihasilkan gas, jauh lebih rendah ketimbang pembakaran BBM.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi memaparkan, meski infrastruktur dalam rangka mendistribusikan gas membutuhkan beban biaya yang mahal, tetapi hal tersebut dapat digunakan antara lain dengan menggunakan alokasi anggaran dari APBN.

Selain itu, ujar dia, saat ini juga sudah ada konsep skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Untuk itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus memberikan perhatian penuh terkait hal itu.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan 10.101 Sambungan Rumah (SR) Jaringan Distribusi Gas Bumi (Jargas) Rumah Tangga Wilayah Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto dari pendanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun 2017.

Pembangunan infrastruktur jargas di Kota Mojokerto ditugaskan kepada Perusahaan Gas Negara/PGN (Persero), sedangkan PT Pertamina (Persero) mendapatkan mandat untuk membangun jargas di Kabupaten Mojokerto. "Jargas di Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto dibangun karena berdekatan dengan dua sumur gas yang signifikan dioperasikan CNOOC Madura Limited dan Kangean Energy Indonesia. Total pembiayaannya untuk jargas di kota dan kabupaten (Mojokerto) mencapai sekitar Rp86 miliar," ujar Jonan, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (10/2/2018).

Lebih lanjut Jonan mengungkapkan pembangunan jargas ini adalah program yang dilaksanakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk pemerataan, memprioritaskan sumber daya yang ada untuk kemakmuran rakyat sesuai semangat ketahanan energi. "Pemerintah itu berusaha supaya semua sumber daya alam yang dimiliki bangsa dan negara ini, bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu programnya adalah jargas di wilayah atau di permukiman atau di daerah di mana sambungan gas atau sumber gasnya tersedia," ujar Jonan.

Menteri ESDM itu menyampaikan, dengan jargas akan mengurangi ketergantungan terhadap liquefied petroleum gas (LPG) yang sebagian masih impor. "Setahun kebutuhan kita 6,5 juta ton, 4,5 juta di antaranya masih impor. Meski produksi gas bumi kita 1,2 juta setara barel oil per hari, jenis yang dihasilkan bukan C3 dan C4 yang bisa dibuat LPG," kata Jonan.