Jakarta, MERDEKANEWS -- Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2023. Peringatan tahun ini mengambil tema 'Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global'.
Tema tersebut mengandung arti bahwa Bangsa Indonesia harus saling bekerja sama, bersinergi untuk bahu-membahu mewujudkan peradaban yang lebih maju dan menjadi pusat pertumbuhan dunia, serta lekas pulih setelah pandemi dilalui.
Merayakan hari bersejarah ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, Kamis (01/06) kemarin, mengajak aparatur sipil negara (ASN) untuk bergotong royong mereformasi birokrasi.
"Sesuai dengan tagline kami 'Bergerak Bersama untuk Reformasi Birokrasi Berdampak' dan tema Hari Lahir Pancasila, saya mengajak seluruh ASN untuk gotong royong, kita ciptakan birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat," ujar Anas.
Reformasi birokrasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Anas menegaskan reformasi birokrasi perlu langsung menyasar pada masalah utama pembangunan.
Jika reformasi birokrasi berdampak ini sukses dijalankan, akan memberi dampak optimal ke masyarakat, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, belanja produk dalam negeri dari APBN/ABPD, serta pengendalian inflasi.
Percepatan dampak ini bisa dilakukan melalui reformasi birokrasi tematik. “Reformasi birokrasi tematik, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak, yang betul-betul menyasar masalah utama pembangunan,” ungkap Anas.
Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu masalah utama yang harus diselesaikan. Tema pengentasan kemiskinan melalui peran birokrasi tentu memiliki benang merah yang sama, yakni sila ke-5 yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".
Butir 11 sila ke-5 mengamanatkan untuk melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Dalam hal birokrasi, pemerintah wajib menyiapkan kebijakan dan program terkait pertumbuhan ekonomi yang merata, tidak hanya menguntungkan satu pihak saja.
Dari butir itu, bisa lahir berbagai program kerja pemerintah yang mendukung peningkatan ekonomi secara luas. Menteri Anas menegaskan, birokrasi tidak boleh mempersulit warga dalam mendapatkan haknya, termasuk perizinan usaha oleh masyarakat kecil dan menengah.
Sejalan dengan Hari Lahir Pancasila, ASN diminta untuk tidak sekadar memahami tetapi juga menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bekerja maupun bermasyarakat.
"Memahami Pancasila harus disertai perilaku actual yang sejalan dengan nilai-nilai luhur dalam berbagai sila Pancasila pada setiap bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, juga pada konteks penguatan reformasi birokrasi," jelas Anas.
Menteri Anas juga mengingatkan ASN untuk selalu merawat Pancasila sebagai ideologi negara demi terwujudnya Indonesia yang tegak, berdaulat, dan maju.
"Seperti yang tercermin dalam core values ASN BerAKHLAK, yaitu Loyal. Seluruh ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah," imbuhnya.
Dengan berlandaskan Pancasila, BerAKHLAK menjadi fondasi kokoh dalam penguatan budaya kerja ASN yang profesional dan solid untuk mencapai visi misi Indonesia Maju yang dicanangkan pemerintah.
Menteri Anas berharap Indonesia juga bangkit dan bersatu untuk menghadapi segala tantangan serta ancaman sebagaimana akhir-akhir ini muncul, seperti ideologi lain yang ingin menggantikan Pancasila.
"Dengan gotong royong, dibangun kesadaran untuk berjuang bersama-sama bagi kepentingan bangsa dan negara," ujar mantan Kepala LKPP ini.
Seperti yang tercantum dalam sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia, gotong royong menjadi cara bersama bagi seluruh komponen bangsa untuk membangun peradaban dunia.
Tekad membangun peradaban dunia menunjukkan pentingnya menggelorakan kembali kepemimpinan Indonesia bagi dunia.
