Manokwari, MERDEKANEWS - Menteri Dalam Negeri diwakili oleh Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Jeffry Apoly Rahawarin, mengingatkan penyusunan RKPD Tahun 2024 tetap memperhatikan isu-isu strategis nasional dan isu strategis daerah. 

Isu-isu strategis nasional dimaksud, diantaranya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.

“Dari data BPS Tahun 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat menunjukan tren persentase yang tinggi (21.43%) dan berada jauh di atas persentase nasional (9.57%) bahkan merupakan provinsi kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi.” Pungkas Jeffry beberapa waktu yang lalu.

Hal ini disampaikan dalam Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2024 yang bertempat di Aston Niu Hotel Manokwari dan dihadiri oleh Unsur Forkopimda Papua Barat, Bupati se-Papua Barat, Kepala OPD lingkup Papua Barat, stakeholders terkait.

Jeffry menekankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan pembangunan tahun 2024 agar berfokus pada pengentasan kemiskinan dengan melibatkan multi-aktor dan multisektor untuk penanganan kemiskinan yang tepat sasaran.

Selain itu, isu strategis nasional lainnya mencakupi penanganan stunting, pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Middle income trap, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, reformasi birokrasi, ketahanan energi dan pangan, pengurangan risiko bencana, Pilpres dan Pilkada serentak Tahun 2024, dan perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.

Sedangkan isu strategis daerah yang perlu diperhatikan antara lain, rendahnya akses dan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar (Pendidikan dan Kesehatan) serta perlindungan sosial, masih terjadi konflik horizontal dan kriminalitas.

Jeffry juga mengingatkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat untuk mengoptimalkan potensi daerah dengan melakukan beberapa pengembangan kewilayahan untuk mendorong pembangunan daerah 

“Seperti kawasan pengembangan wisata Bahari wondama, kawasan andalan teluk Bintuni, kawasan andalan Fakfak, kawasan pengembangan wisata Bahari kaimana, dan lainnya. Pengoptimalan potensi-potensi daerah ini dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan daya saing daerah yang berkelanjutan”

Sebagai penutup, Jeffry mengingatkan kepada stakeholder dan peserta Musrenbang RKPD agar dapat memberikan saran dan masukan yang konstruktif sehingga RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2024 dapat menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi kepentingan seluruh masyarakat Papua Barat