Jakarta, MERDEKANEWS - Target swasembada bawang putih di 2019 yang dicanangkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dinilai tidak rasional. Banyak faktor penghambatnya. Lantas saja, sang menteri melibatkan importir untuk meraih keinginan itu.

Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas menyebut, target tersebut bak mimpi di siang bolong. Kendalannya, lahan bawang putih di Indonesia, sangat terbatas. Dan, petani kurang berminat untuk menanam bawang putih.

Menanggapi ini, Ketua Satgas Pangan Mabes Polri, Irjen Polisi Setyo Wasisto menuturkan, khusus komoditas bawang putih, murni hukum ekonomi yang berjalan. Satgas Pangan akan mengkaji  aturan yang ditetapkan Kementan terkait importir wajib tanam, agar tak menghalangi ketersediaan komoditas ini di dalam negeri. “Kalau supply-nya banyak maka harga akan terkendali. Kalau supply-nya kurang pasti harga akan tidak terkendali karena permintaan tetap banyak,” tutur Setyo di Jakarta, Senin (12/2/2018).

Terkait disribusi, Setyo melihat, masih dalam kondisi wajar, belum terlihat ada penyimpangan atau penimbunan. Saat ini, pedagang sudah menyadari lelaku menimbun, bisa terjerat kasus pidana.

Meski begitu, Setyo bertekad untuk mengecek kembali aturan tentang kewajiban menanam oleh importir yang diterbitkan Kementan. “Kami nanti cek ke Kementan, seperti apa aturannya. Karena kalau memang memberatkan para pengusaha yang mau impor dan akhirnya mereka gak mau impor, nanti gak ada barang, karena produksi dalam negeri tidak mencukupi,” ucapnya

Pernyataan Dwi ini menanggapi statemen Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang sangat yakin target swasembada bawang putih, bisa tercapai pada 2019. “Tidak rasional, ini sangat tidak rasional. Sudahlah, apalagi (targetnya) 2019. Sekarang 94% konsumsi bawang putih kita dari impor,” ujar Dwi, Jumat (9/2).

Sebaliknya, akhir tahun lalu, Amran yakin akan target ini setelah pihaknya merasa berhasil mewujudkan swasembada beberapa komoditas, yakni padi, jagung, bawang merah, cabai. "Bawang putih sebelumnya diproyeksikan untuk swasembada tahun 2033, namun dipercepat ke 2019. Artinya ada percepatan 14 tahun," kata Mentan dalam sambutan tertulis yang disampaikan Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Prihasto Setyanto.

Pernyataan Dwi sendiri didasari sejumlah data produksi bawang putih dalam negeri. Dalam tiga tahun terakhir saja, angka impor bawang putih ke nusantara tidak pernah kurang dari 400 ribu ton.

Bahkan, data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2017 mencatat adanya impor bawang putih sebesar 556,06 ribu ton. Sementara data Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan, konsumsi bawang putih nasional per kapita per tahun pada 2017 mencapai 1,63 kilogram.

Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 250 juta jiwa, dibutuhkan minimal 407,5 ribu ton bawang putih. Itu pun baru untuk konsumsi rumah tangga, belum termasuk kebutuhan untuk industri komersial. Kebutuhan akan bawang putih dari 2013-2017, bertumbuh rata-rata 8,78% per tahun.

Besarnya impor dari waktu ke waktu menandakan memang saat ini produksi bawang putih nasional belum mencukupi. Per 2016, produksi white diamond ini hanya 21,15 ribu ton. Sedikit lebih tinggi dibandingkan 2015 yang tercatat 20,30 ribu ton. Alias hanya bertumbuh 4,19% per tahun, tidak sampai setengah dari pertumbuhan konsumsi. Tidak mampu terangkatnya produksi bawang putih tak lain disebabkan karena terbatasnya jumlah lahan luas panen yang ada.

Alih-alih meningkat, lahan panen bawang putih pada 2016,  bahkan menurun dibandingkan 2015, dari 2.563 hektar menjadi 2.407 hektar. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan importir menanam 5% dari total bawang putih yang mereka impor, bagi Andreas, pun tidak masik akal. Ia pun hakul yakin kebijakan ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

“Sekali lagi, importir itu ya spesialisasi mereka itu ya mengimpor bawang putih, bukan menanam. Yang menanam bawang putih itu petani. Pemerintah mau menanam? Dirjen Hortikultura? Ya enggak mungkinlah,” tutur Andreas.

Senada, Ketua Asosiasi Pengusaha Bawang Putih Indonesia (APBI) Piko Nyoto masih meragukan target swasembada bawang putih di 2019. Soal kebijakan produksi 5% bawang putih dari angka impor, ia pun merasa sulit. Karena, hingga saat ini, importir belum mendapat bantuan dari pemerintah.

Selama ini, untuk melakukan penanaman, pengusaha bawang putih masih harus menggunakan bibit lokal yang harganya cukup memberatkan. Belum lagi masalah keterbatasan lahan yang sesuai. Makanya, hingga saat ini, baru 29 orang pengusaha yang berhasil memenuhi persyaratan RIPH tersebut. Sulitnya memenuhi kebijakan pemerintah terlihat pula dari tidak tercapainya target penanaman oleh importir.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian sendiri, realisasi tanam untuk bawang putih yang “ditugaskan” kepada para importir memang belum memuaskan. Dari target 2.868 ribu hektar, yang tercapai hanya 865 hektar. 

#BawangPutih#SwasembadaPangan#AmranSulaiman#