Kebutuhan Praja IPDN Disetujui, Menteri PANRB Tetapkan Total 4.672 Formasi Sekolah Kedinasan
Kebutuhan Praja IPDN Disetujui, Menteri PANRB Tetapkan Total 4.672 Formasi Sekolah Kedinasan
IPDN sekolah kedinasan dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri membuka 534 kebutuhan untuk tahun anggaran 2023. Sebelumnya sudah disetujui 4.138 kebutuhan dari 7 instansi penyelenggara sekolah kedinasan, sehingga total penerimaan sekolah kedinasan tahun ini adalah 4.672.

Jakarta, MERDEKANEWS --  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyetujui kebutuhan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Sekolah kedinasan dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri itu membuka 534 kebutuhan untuk tahun anggaran 2023. Sebelumnya sudah disetujui 4.138 kebutuhan dari 7 instansi penyelenggara sekolah kedinasan, sehingga total penerimaan sekolah kedinasan tahun ini adalah 4.672.

“Pada prinsipnya kami menyetujui  kebutuhan praja sekolah kedinasan dari IPDN tahun anggaran 2023 untuk mengisi kebutuhan CPNS di Lingkungan instansi pemerintah sebanyak 534,” jelas Menteri Anas dalam keterangannya, Kamis (30/03). Persetujuan tersebut tertuang dalam surat Nomor: B/675/M.SM.01.00/2023 yang ditandatangani oleh Menteri Anas.

Adanya sekolah kedinasan ini diharapkan bisa menciptakan aparatur sipil negara (ASN) yang berintegritas sekaligus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. “Pemerintah telah mendesain skema kebutuhan ini, dan berharap ke depan kita bisa lahirkan calon-calon ASN yang berdedikasi, kompeten, dan inovatif dalam menyelesaikan problem rakyat,” imbuh Anas.

Seperti pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada umumnya, pendaftaran dilakukan melalui Sistem Seleksi CASN milik BKN, yakni via situs sscasn.bkn.go.id. “Pendaftaran sekolah kedinasan IPDN di SSCASN-BKN dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 30 April 2023,” jelas Menteri Anas.

Sementara untuk Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), rencananya dilaksanakan pada Mei hingga Juni 2023. Sedangkan jadwal seleksi lanjutan diatur oleh instansi yang menaungi, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Anas mengimbau Kementerian Dalam Negeri agar segera menyiapkan dokumen persyaratan, pengumuman pendaftaran, dan persiapan teknis sistem pendaftaran terintegrasi bersama BKN. “Dilengkapi dengan online help desk atau call center yang dikelola masing-masing kementerian,” imbau Menteri Anas.

Pelaksanaan seleksi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 20/2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga. Menteri Anas menerangkan, persetujuan praja IPDN disesuaikan dengan jumlah kebutuhan jabatan fungsional di instansi pemerintah berdasarkan _core business_ instansi.

Menteri Anas kembali menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi ini digelar secara transparan, objektif, serta tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. “Tidak ada yang bisa membantu kelulusan peserta selain peserta itu sendiri,” tegasnya. 

(Yani)
Bertemu GDS Inggris, Kementerian PANRB Bahas Skema Integrasi Layanan Digital Pemerintah
Bertemu GDS Inggris, Kementerian PANRB Bahas Skema Integrasi Layanan Digital Pemerintah
Mengenal Sisi Lain Menteri Anas, Sosok Peduli Seni Budaya
Mengenal Sisi Lain Menteri Anas, Sosok Peduli Seni Budaya
Perkuat Pelayanan Publik di Timur Indonesia, Mal Pelayanan Publik Pertama di Papua Diresmikan
Perkuat Pelayanan Publik di Timur Indonesia, Mal Pelayanan Publik Pertama di Papua Diresmikan
Menteri PANRB Tekankan Anggaran Negara Harus Berdampak bagi Masyarakat
Menteri PANRB Tekankan Anggaran Negara Harus Berdampak bagi Masyarakat
Menteri Anas Dorong Penguatan Peran Akademisi dalam Reformasi Birokrasi
Menteri Anas Dorong Penguatan Peran Akademisi dalam Reformasi Birokrasi