Jakarta, MERDEKANEWS -- Anggota Komisi IV DPR RI, Yessy Melania meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan impor beras 2 juta ton yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Yessy menilai, kebijakan tersebut tidak realistis mengingat data yang disampaikan BPS posisi beras nasional pada tahun ini dalam kondisi melimpah.

"Apalagi para petani di sejumlah sentra tengah mendekati puncak panen raya. Jadi menurut saya kebijakan impor ini perlu dipertimbangkan kembali. Jangan sampai para petani merugi," ujar Yessy, Selasa, 28 Maret 2023.

Sebagaimana diketahui, posisi beras pada tahun 2022 mencapai 31,54 juta ton atau naik 0,29 persen jika dibandingkan tahun 2021 yang hanya 31,36 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi mencapai 30,20 juta ton. Dengan demikian terdapat surplus sebesar 1,3 juta ton.

"Nah itu kan artinya tugas kementan perlu diapresiasi karena kalau bicara produksi sudah digenjot dan hasilnya surplus. Jadi kalau bicara stok adanya di Bulog dan kalau stoknya kosong berarti harus diserap. Begitu juga bapanas (badan pangan nasional) yang harus mengatur regulasi harga," katanya.

Yessy mengatakan, sejauh ini tugas Kementerian pertanian dibawah pimpinan Syahrul Yasin Limpo sudah bekerja secara maksimal. Termasuk dalam upayanya meningkatkan produktivitas.

"Kalau bicara produktivitas saya kira sudah menunjukan peningkatan. Tidak ada masalah. Hanya memang penyerapannya saja yang perlu dioptimalkan," jelasnya.

Sebelumnya Anggota Komisi IV lainya, Andi Akmal Pasluddin menyayangkan kebijakan pemerintah dalam hal ini Badan Urusan Logistik (Bulog) yang sibuk mengurusi impor ketimbang menyergap hasil panen petani. Menurutnya, rencana impor beras sebanyak 2 juta ton adalah langkah mundur dan menyakiti hati petani.

"Sekarang kok Bulog lebih sibuk impor daripada pengadaan. Menurut saya kebijakan itu buruk sebab kasian petani karena pasti akan mempengaruhi harga di tingkat bawah," jelasnya.