Jakarta, MERDEKANEWS -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyambut baik dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pusat Statistik (BPS).
Dirinya meyakini implementasi reformasi birokrasi di BPS dapat berkontribusi langsung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI).
"BPS memainkan peran sentral dalam menyukseskan SPBE dan SDI melalui penyelenggaraan data statistik yang selaras dengan target inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional. Sehingga BPS juga memiliki peran penting dalam. mewujudkan digitalisasi birokrasi pemerintahan," jelas Menteri Azwar Anas dalam acara Peluncuran Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di Jakarta, Senin (30/01).
Lebih lanjut, disampaikan bahwa dalam mewujudkan digitalisasi birokrasi pemerintahan, interkoneksi data dan informasi menjadi penting karena menjadi salah satu syarat pendukung terbentuknya efektivitas tata kelola pemerintahan. Untuk itu, Menteri Anas meminta kepada BPS selaku penanggung jawab di bidang data statistik dapat mengawal dan berperan aktif, terutama dalam mewujudkan Satu Data Indonesia.
Pemanfaatan SPBE digunakan dalam mengatur keterpaduan tata kelola data untuk menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dibagi-pakaikan dalam mendukung penyusunan kebijakan pemerintah sebagai dasar dalam penentu strategi pemerintah. Adanya penyelenggaraan data terpadu, dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan dapat menciptakan layanan yang kokoh, mulus, dan adaptif, sehingga data yang dihasilkan melalui penyelenggaraan SPBE dan SDI dapat digunakan secara maksimal.
"Melalui pemanfaatan data, pemerintahan digital akan dapat diwujudkan dan penerapan data driven nation dapat segera diimplementasikan," lanjut mantan Kepala LKPP ini.
Menteri Anas mengatakan bahwa upaya BPS ini merupakan wujud nyata untuk menghasilkan birokrasi yang berdampak, sebagaimana arahan Presiden. Hal ini juga sebagai implementasi reformasi birokrasi tematik dan juga penguatan SPBE.
Masa depan pemerintahan digital Indonesia dapat diwujudkan dengan penerapan seluruh unsur-unsur SPBE secara terpadu yang dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah secara kolaboratif. "Mari kita dukung terciptanya pemerintahan digital Indonesia upaya reformasi birokrasi berdampak, melalui penyelenggaraan SPBE, dapat memberikan perubahan bagi penyelenggaraan pemerintahan Indonesia," harap Anas.
Dalam kesempatan ini, Kepala BPS Margo Yuwono menyampaikan bahwa upaya pelaksanaan reformasi birokrasi BPS dilakukan penguatan di hulu dengan perbaikan sistem dan manajemen internal BPS. Upaya internal ini kemudian dikuatkan dengan dukungan di hilir melalui penyelesaian isu-isu prioritas pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik agar dapat berdampak langsung ke masyarakat.
Disampaikan, dalam program pengentasan kemiskinan, BPS melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan pendataannya, serta melakukan survei evaluasi perkembangan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam program peningkatan investasi, dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi kode referensi antar-instansi pusat serta pengawalan lengkap terhadap koperasi dan UMKM.
Kemudian, program terkait digitalisasi pemerintahan, BPS berupaya mendata statistik dalam bentuk infrastruktur statistik nasional yang dapat digunakan berbagi pakai.
"_Quick win_ reformasi birokrasi BPS di tahun 2023 ini adalah mendorong kolaborasi data untuk kebijakan yang tepat sasaran. Hal ini kami wujudkan dalam pemanfaatan platform Digital Data Registrasi Sosial Ekonomi," pungkas Margo.
Kegiatan yang bertemakan Kolaborasi Mewujudkan Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju, Menteri Anas menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama terkait pembinaan data antara BPS dengan tiga pemerintah daerah, yakni Kab. Banyuwangi, Kab. Sumedang, dan Kab. Jembrana. Selain itu, Menteri Anas bersama Anggota Komisi XI DPR RI Kamarussamad menyerahkan penghargaan Desa Cinta Statistik.
