Di Rakor Inspektur Daerah, Mendagri Berpesan agar Anggaran Digunakan Tepat Sasaran dan Tidak Bocor
Di Rakor Inspektur Daerah, Mendagri Berpesan agar Anggaran Digunakan Tepat Sasaran dan Tidak Bocor
Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023 yang digelar Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Jakarta, MERDEKANEWS --  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, anggaran pemerintah termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tulang punggung pembangunan dan persiapan penanganan menghadapi resesi global.

Karena itu, anggaran tersebut diharapkan mampu digunakan secara efisien dan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Kepala daerah bersama DPRD harus betul-betul menjaga penggunaan anggaran tersebut agar berjalan efektif, efisien, dan tidak bocor.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023 yang digelar Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/1/2023). Rakor ini, kata Mendagri, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 beberapa waktu lalu.

Di lain sisi, Mendagri berpesan kepada seluruh kepala daerah agar menyosialisasikan generasi muda di wilayahnya untuk bekerja di sektor swasta sebagai entrepreneur. “Supaya mereka membuka lapangan kerja, jangan sampai terlalu berat beban negara untuk belanja pegawai,” kata Mendagri.

Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir dalam laporannya menyampaikan, Rakor ini diisi dengan empat kegiatan utama yakni penandatanganan nota kesepahaman; launching aplikasi Lapor APIP; serta penandatanganan perjanjian kerja sama terkait pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan antara Kemendagri, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah.

Rakor yang dibuka oleh Mendagri tersebut diikuti oleh para pimpinan daerah, pimpinan kepolisian, dan kejaksaan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia. Turut menyampaikan sambutan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mewakili Kapolri. 

(Hadi Siswo)
Pentingnya Kelembagaan Pengelola Sampah di Daerah, Kemendagri Dorong Pemisahan Operator dan Regulator
Pentingnya Kelembagaan Pengelola Sampah di Daerah, Kemendagri Dorong Pemisahan Operator dan Regulator
Dirjen Bangda Ingatkan Pemprov Papua Tengah Fokus Optimalkan Potensi Daerah
Dirjen Bangda Ingatkan Pemprov Papua Tengah Fokus Optimalkan Potensi Daerah
Perkuat Visi Pembangunan Daerah Sesuai Amanat UU Pemda: Fokus untuk Kemajuan Lokal
Perkuat Visi Pembangunan Daerah Sesuai Amanat UU Pemda: Fokus untuk Kemajuan Lokal
Kemendagri Tekankan Pembangunan Berkelanjutan Guna Menurunkan Angka Kemiskinan
Kemendagri Tekankan Pembangunan Berkelanjutan Guna Menurunkan Angka Kemiskinan
Kemendagri Sepakati 27 RUU tentang Kabupaten/Kota Dibahas Lebih Lanjut
Kemendagri Sepakati 27 RUU tentang Kabupaten/Kota Dibahas Lebih Lanjut