Jakarta, MERDEKANEWS – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Ditjen Sumber Daya Air telah membangun infrastruktur pengendali banjir untuk mengurangi banjir di Jakarta dan sekitarnya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dalam hal pembebasan lahan dan sosial kependudukan.
Beberapa infrastruktur telah rampung dikerjakan seperti penambahan jumlah pintu air di Manggarai dan infrastruktur lainnya dalam tahap konstruksi seperti Normalisasi Sungai Ciliwung, Sudetan Ciliwung dan pembangunan dua bendungan kering (dry dam) yakni Bendungan Ciawi (Cipayung) dan Sukamahi.
Penambahan pintu air meningkatkan kapasitas Pintu Air Manggarai dari 340 m3/detik menjadi 500 m3/detik. “Debit air yang meningkat akibat curah hujan tinggi juga disertai oleh sampah, namun telah dilakukan pengangkatan sampah-sampah sehingga aliran air bisa lebih lancar. Apabila sampah menumpuk dapat mengakibatkan backwater sehingga dapat mengakibatkan limpas dan menggenangi daerah di bantaran sungai,” kata Imam Santoso saat mengecek kondisi Pintu air Manggarai, Senin, (5/2/2018).
Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso menghimbau kepada masyarakat di Kota Depok dan Jakarta terutama yang berada di bantaran Sungai Ciliwung agar waspada terjadinya peningkatan debit air yang dapat mengakibatkan banjir.
Kementerian PUPR juga tengah menyelesaiakan normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 19,5 km yakni dari Pintu Air Manggarai hingga ke Jalan TB. Simatupang. “Sudah selesai 60 persen, sementara 40 persen lagi apabila tanahnya sudah dibebaskan oleh Pemerintah DKI Jakarta, akan kami selesaikan,” jelas Imam.
Adanya normalisasi akan mengembalikan lebar Kali Ciliwung dan alur sungai menjadi kondisi normal, yaitu 35-50 meter. Kemudian dilakukan perkuatan dinding sungai, pembangunan tanggul yang dilengkapi dengan Jalan Inspeksi di sepanjang sisi sungai sekaligus menjadi sempadan sungai dengan lebar 6-8 meter. Normalisasi akan meningkatkan kapasitas tampung alir Sungai Ciliwung dari 200 m3/det menjadi 570 m3/det.
Pembebasan lahan juga masih menjadi kendala Pemerintah dalam penyelesaian pembangunan Sudetan Ciliwung yang akan mengalirkan debit banjir Sungai Ciliwung sebesar 60 m3/detik ke Kanal Banjir Timur.
Untuk daerah dengan permukaan tanahnya lebih rendah dari sungai, Kementerian PUPR telah menyiagakan mobil pompa. Menurut Dirjen SDA Imam Santoso, telah didistribusikan 5 unit pompa mobil ke beberapa titik banjir seperti Kampung Pulo Pintu 5, Kampung Pulo Pintu 2, Kampung Pulo Pintu 3, Bukit Duri, Balekambang, dan Cawang.
Selain itu BBWSCC juga mengirimkan perahu karet, bahan banjiran seperti bronjong dan karung berisi pasir sebanyak 1.600 buah, karung kosong sebanyak 3.500 buah, dan bronjong 1.600 buah. “Banjir memang tidak dapat dihilangkan sama sekali namun bagaimana upaya kita mengurangi tinggi dan lama banjirnya,” jelasnya.
Selain di hilir, Kementerian PUPR juga membangun Bendungan Sukamahi dan Ciawi (Cipayung) yang merupakan bendungan tipe kering (dry dam). Apabila sudah rampung, bendungan ini pada musim kemarau akan kering dan baru akan digenangi saat musim hujan. Kedua bendungan memiliki daya tampung 8,13 juta meter kubik dan berfungsi menahan aliran permukaan yang berasal dari daerah hulu Gunung Gede dan Gunung Pangrango selama kurang lebih 4 jam dan mengalirkannya sebesar debit normal Sungai Ciliwung sehingga aliran air yang masuk ke Jakarta dapat terkendali.
Disamping pembagunan infrastruktur fisik, Kementerian PUPR juga memiliki sistem peringatan dini banjir telemetri yang mencatat tinggi muka air di beberapa pintu air dan pos pengamatan seperti Pos Katulampa, Pintu Air Depok, dan Pintu Air Manggarai. Selain itu juga telah diatur tingkat siaga dan kewenangan buka tutup pintu air.
Misalnya di tinggi muka air di Bendung Katulampa, status Siaga IV 80 cm kewenangan Komandan Pelaksana Dinas dan Wakil Komandan Operasional Wilayah, Siaga III 80-150 cm kewenangan Wakil Komandan Umum/Koordinator Wilayah, Siaga II 150-200 cm kewenangan Komandan Umum/Kepala Balai Besar Wilayah Sungai, dan Siaga I >200 cm kewenangan Gubernur Provinsi DKI Jakarta/Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
Kementerian PUPR melalui BBWSCC setiap jam-nya melakukan pembaharuan informasi Tinggi Muka Air (TMA) sungai di pintu air/pos pengamatan, cuaca dilokasi dan kategori statusnya, tidak hanya di Sungai Ciliwung tetapi juga sungai-sungai lainnya di area Jabodetabek.
