Yogyakarta, MERDEKANEWS – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyiapkan sejumlah provinsi dan kabupaten/kota sebagai pilot project reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.
Salah satunya adalah Provinsi D.I Yogyakarta.
“Kemarin kami sudah silaturahmi ke Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kami berdiskusi banyak hal, dan tentu mendengarkan masukan-masukan dari beliau. Kami _matur_ ke beliau bahwa DIY menjadi salah satu dari tiga provinsi _pilot project_ reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan,” ujar Menteri Anas, Jumat (07/10). Pertemuan Menteri Anas dan Sri Sultan HB X digelar di Gedhong Wilis, Komplek Kepatihan, Yogyakarta.
Anas memaparkan, pemerintah pusat memang sedang fokus menggeber reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, reformasi birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas administratif, tapi harus berdampak dan dirasakan masyarakat. Salah satunya terkait pengentasan kemiskinan.
“Reformasi birokrasi itu kan konsep. Golnya harus dirasakan rakyat. Maka kita bikin reformasi birokrasi tematik, sehingga fokus. Salah satunya soal pengentasan kemiskinan, dengan segala turunan programnya. Jangan sampai programnya penanganan kemiskinan, tapi kegiatannya seminar dan sosialisasi saja. Kita susun indeks reformasi birokrasi yang lebih fokus, sehingga dampaknya terasa nanti,” ujarnya.
Provinsi D.I Yogyakarta dengan berbagai pemangku kepentingan dan pemkab/pemkot di dalamnya, lanjut Anas, dinilai punya sejumlah inovasi yang selaras dengan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. “Banyak contoh baik di Provinsi DIY yang akan kita replikasi karena berbagai kegiatan di pusat itu akan lebih mudah diteruskan ke daerah lain kalau ada contoh baiknya," ujar Anas.
Menteri Anas menuturkan bahwa akan ada penambahan proyek percontohan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan dalam waktu dekat. “Maka nanti pekan ketiga Oktober kita luncurkan _pilot project_ reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan di provinsi ini. Nanti dihadiri juga oleh provinsi dan kabupaten/kota yang jadi _pilot project_,” ujar Anas.
Ia menjelaskan meski berorientasi pada pengentasan kemiskinan, bukan berarti hanya fokus terhadap bantuan sosial. Target pelaksanaan reformasi birokasi ini lebih ditujukan pada hasil jangka panjang dari terwujudnya pemerataan pendidikan, kesehatan, maupun inovasi pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan kesiapan Provinsi DIY dalam mendukung program reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan tersebut. Menurutnya, program itu merupakan program yang patut dituntaskan bersama.
Kolaborasi dan sinergi antar-berbagai _stakeholder_ menjadi poin penting yang menentukan keberhasilan proyek reformasi birokrasi tematik tersebut. "Kalau bisa kita sinergikan dan kolaborasikan, karena (tujuan) programnya sama. Kita punya keyakinan bahwa program ini bisa berjalan dan dilaksanakan," pungkasnya.
