Jakarta, MERDEKANEWS -Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir ingin pelaku pencemaran nama baik dirinya ditangkap terkait  tudingan terhadapnya yang menyebut dirinya "lebih kejam daripada PKI" dan "turunan PKI" 

"Saya mohon maaf kalau saya tidak terima dikatakan sebagai keturunan PKI. Saya diangkat jadi PNS melalui screening, sampai diteliti orang tuanya di mana, saudaranya di mana, dulu ada itu namanya surat bersih diri," kata Nasir usai acara peluncuran sistem penerima data penginderaan jauh resolusi sangat tinggi, optik, dan SAR milik LAPAN di Sari Pan Pacific Hotel, Jakarta, kemarin.

Mantan rektor Universitas Diponegoro itu menegaskan dirinya terganggu dengan tuduhan tersebut, dan sengaja melaporkan kasus pencemaran nama baiknya ke pihak berwajib. Dengan harapan, pelaku diganjar sanksi yang setimpal dengan perbuatannya itu.

"Yang pasti identitas saya sudah clear. Enggak ada masalah. Tapi kapan tiba-tiba saya dituduh keturunan PKI? Itu dari mana sumbernya? Harusnya kita sebagai orang Timur harus bisa menjaga sopan santun," ujarnya.

Nasir kemudian mengatakan, bahwa saat ini pihak berwajib sedang melakukan penyelidikan terhadap orang yang mengirimkan pesan tersebut ke Nasir. Dia pun mengaku, siap apabila dipanggil pihak kepolisiam untuk dimintai keterangan.

"Saat ini masih diselidiki. Apabila saya dipanggil polisi, saya akan datang, tururnya.

Di tempat terpisah, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan mengatakan, pihaknya tengah melakukan menelusuri pengirim pesan singkat ke Menristekdikti M Nasir, atas laporan yang dibuat oleh pihak terkait.

"Iya (pengirim pesan singkat) itu sudah dicari sama anggota. Anggota sudah menelusuri ya," ujar Adi di Mapolda Metro Jaya, Selasa (30/1/2018).

Adi menjelaskan, dalam penyelidikan, anggotanya akan menelusuri identitas pengirim pesan itu melalui nomor telepon selulernya. Namun, kata dia, pihaknya terkedala lantaran data yang dicantumkan pengirim pesan singkat itu saat meregistrasi kartu SIM-nya ternyata tidak asli.

"Sementara datanya belum valid, data yang tercatat di nomor handphone-nya," kata Adi.

Adi mengatakan, sejauh ini pihaknya belum memeriksa Nasir. Menurut Adi, penyidik masih menunggu kapan Nasir bersedia diperiksa.

"Kami bersurat, terus meminta yang bersangkutan menindaklanjuti bagaimana upaya pelaporannya, tapi belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalkan kembali," ucap Adi.

Nasir membuat laporan ke Polda Metro Jaya, pada 9 Januari 2018. Dalam membuat laporan itu, Nasir diwakili Kepala Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Kemristek dan Dikti, Polaris Siregar.
Nasir mendapat pesan dari orang yang tidak diketahui identitasnya yang menuduh dia sebagai keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pengirim pesan memprotes pengelolaan perguruan tinggi negeri (PTN) di bawah kepemimpinan Nasir. Si pengirim pesan tidak menyebut identitasnya, tetapi menjelaskan bahwa ia tidak berprofesi sebagai rektor