Muna Barat, MERDEKANEWS -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Komisi V DPR RI melaksanakan sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Muna Barat.
Program BSPS dinilai mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dan meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dalam membangun rumah untuk tempat tinggal yang layak bersama keluarga.
“Kami akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Komisi V dalam pelaksanaan Program BSPS di berbagai daerah di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Jakarta, Rabu (27/7/2022).
Kementerian PUPR, imbuh Iwan, akan terus berupaya mengurangi angka kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan serta rumah tidak layak huni di Indonesia melalui Program Sejuta Rumah. Hal itu dilaksanakan agar setiap warga negara Indonesia bisa tinggal di rumah yang layak huni sehingga dapat menghasilkan generasi muda dan keluarga yang sehat dan berdaya saing.
Terkait dengan sinergi dan kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Komisi V, imbuhnya, pihaknya mengajak anggota dewan untuk melihat langsung hasil pembangunan rumah swadaya di daerah. Program BSPS juga dapat dilaksanakan secara padat karya sehingga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di daerah.
Salah satu lokasi penyaluran Program BSPS berada di Kabupaten Muna dimana pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2022 lalu, Direktorat Jenderal Perumahan yang diwakili Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sulawesi III, Pither Pakabu beserta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya dan Rumah Umum Komersial, Sulastri Tampuyak bersama Wakil Ketua Komisi V DPRRI yakni Ridwan Bae melaksanakan kegiatan pemasangan peneng Program BSPS sebagai tanda pembangunan rumah swadaya telah selesai di sejumlah rumah penerima bantuan di Kabupaten Muna Barat.
Pada Kesempatan itu Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae menyampaikan bahwa Komisi V DPR akan terus mendukung pelaksanaan program bantuan perumahan dari Kementerian PUPR yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Apalagi Program BSPS dinilai mampu mewujudkan hunian layak bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan perumahan di Sultra.
“Program bantuan perumahan seperti BSPS ini sangat bermanfaat karena masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki hunian yang layak huni. Kami sangat mendukung pelaksanaan Program BSPS ini di daerah-daerah,” terangnya.
Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sulawesi III, Pither Pakabu juga meminta masyarakat yang tercatat sebagai penerima Program BSPS agar bisa menjaga dan memelihara huniannya dengan baik.
“Jumlah RTLH di Kabupaten Muna Barat yang menerima Program BSPS sebanyak 421 unit dengan nilai bantuan per unit rumah Rp 20 juta. Dana tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membeli bahan bangunan dan upah tukang,” katanya.
