Jakarta, MERDEKANEWS - Pemerintah ternyata bukan saja hobi menimbun utang dari luar negeri. BUMN-nya juga diutangi. Dan, jumlahnya luar biasa gede juga.

PT Pertamina (Persero) mencatat tunggakan utang pemerintah berbentuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji mencapai Rp25 triliun. Sudah  termasuk Rp3 triliun utang di 2017. "Hingga tahun 2016 utang subsidi BBM dan elpiji yang belum terbayarkan sebesar Rp22 triliun. Sedangkan pada tahun berjalan (2017) mencapai Rp3 triliun," kata Direktur Keuangan Pertamina, Arief Budiman di sela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Menurut Arief, pemerintah sudah membayar tunggakan utang, meskipun belum bisa seluruhnya. "Terkait piutang kami di pemerintah sering ditanyakan dan pembayarannya sudah ada perbaikan. Total piutang pemerintah kepada Pertamina tersebut sudah diaudit BPK," ujar Arief.

Ia menjelaskan, selain pemerintah, Pertamina juga memiliki piutang pada TNI dan piutang kebijakan konversi kepada nelayan. "Piutang kepada BMP TNI tinggal sekitar Rp3,5 triliun atau masih dalam tahun berjalan, karena yang sebelum-sebelumnya sudah dilunasi oleh Kementerian Keuangan di tahun 2016," ujarnya.

Ia mengatakan piutang akibat konversi BBM kepada nelayan nilainya tidak terlalu besar. Pada 2017, Pertamina membukukan pendapatan (un-audited) sebesar US$42,86 miliar, melonjak 17% dibanding pendapatan 2016.

Meski begitu, perolehan laba bersih 2017 (un-audited) hanya mencapai US$2,4 miliar, menurun 23% dari tahun 2016 sebesar US$3,15 miliar. "Penurunan laba bersih perseroan dipengaruhi belum adanya penyesuaian harga untuk BBM bersubsidi, meliputi premium dan solar," ujar Arief.

Perseroan sepanjang 2017, menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar US$5,59 miliar, atau setara Rp74,49 triliun sepanjang tahun ini.

#Pertamina#SubsidiBBM#SubsidiLPG#