Jakarta, MERDEKANEWS -- Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur desa/kampung di wilayah Timur Indonesia, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar webinar dengan tema “Sharing Study Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Di Wilayah Timur Indonesia” Jumat, 1 Juli 2022.
Direktur Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (FPKAD) Paudah menerangkan bahwa di wilayah Timur Indonesia masih belum merata pembangunan dengan wilayah lain di Indonesia, dalam hal ini khususnya di Papua dan Papua Barat.
"Melalui webinar ini kita berharap akan diperkuat masukan dari Perguruan Tinggi terkait pengembangan kapasitas aparatur desa yang telah banyak mendampingi, berdasarkan hasil riset, kajian dan lain-lain, baik yang dilakukan Pemerintah maupun kepada masyarakat dan kita akan sinergikan dengan regulasi yang ada," ungkap Paudah.
Paudah menerangkan kegiatan ini merupakan webinar series ketiga, dari 2 webinar yang sudah dapat diperoleh masukan dari narasumber, praktisi, dan akademisi.
"Masukan dari Perguruan Tinggi tentu dapat masukan untuk memperkaya isi penyusunan grand design penguatan Kapasitas Kampung di tanah Papua dan Papua Barat dan akan kita intervensi output dari Grand Design ini. Harapannya Grand Design ini dapat menjawab bagaimana pengembangan kapasitas aparatur kampung di Papua dan Papua Barat," terang Paudah.
Webinar Series dengan tema “Sharing Study Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Di Wilayah Timur Indonesia” menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten dari Praktisi dan Akademisi Perguruan Tinggi, beberapa narasumber Penasehat Khusus Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Yohanes Surya), Rektor Universitas Pattimura (M.J.Saptenno), Universitas Papua (Agus I Sumule), Universitas Cendrawasih Papua (Akbar Silo), Universitas Gajah Mada (Arie Sujjito), Institut Pertanian Bogor (Sofyan Sjaf), dan Praktisi (Antonius) .
Dalam paparannya Penasehat Khusus Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Yohanes Surya mengatakan bahwa harus ada pelatihan numerasi sebagai dasar belajar berhitung dengan asik dan menyenangkan, khususnya bagi anak-anak Papua. Dengan belajar berhitung mereka dapat mengembangkan logika dan berfikir kreatif serta inovatif.
Indikator angka partisipasi sekolah di Papua terlihat jauh dari angka nasional, sasaran pembangunan kewilayahan yang harus dicapai yaitu menurunnya kesenjangan antar wilayah dan mendorong trasnformasi dan akselerasi pembangunan wilayah kawasan timur termasuk Papua.
"Ketimpangan tingkat pendidikan sangat rendah karena tamatan Perguruan Tinggi (PT) hanya 2,4%. Peranan PT memiliki peranan strategis dalam memajukan desa baik bagi dosen/ mahasiswa, serta dapat bekerjasama dengan aparatur desa dalam pengembangan skill," ujar Yohanes Surya.
“Bersama dengan Bappenas diharapkan dengan mendukung metode pembelajaran berhitung dengan asik dan menyenangkan maka otomatis kita akan bisa memperbaiki kapasitas orang di Wilayah Indonesia Timur,” tambah Yohanes Surya.
Sementara itu, Akademisi dari IPB Sofyan Sjaf, memaparkan bahwa sekolah pemerintahan desa sangat diperlukan di Papua dan Papua Barat sebagai lingkup ruang belajar bagi aparatur desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya tentang tata kelola pemerintahan desa karena kualitas SDM masih rendah di Papua.
Akademisi Universitas Papua Agus Sumule menyampaikan bahwa pembangunan melalui pemerintahan kampung di Papua belum berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan kampung sama dengan aparatur dan pelopor pembangunan kampung yang berdaya. Keterlibatan bersama leading sector sangat diperlukan agar dapat berdampingan bersama untuk membangun Papua.
Ada pun pendapat dari Universitas Pattimura, M.J.Saptenno menyampaikan bahwa perlu upaya untuk pembinaan dan pendampingan secara teratur dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas aparatur kampung di Papua.
