Bangladesh, MERDEKANEWS - PT Pertamina (Persero) dan Bangladesh Power Development Board (BPDP) meneken nota kesepahaman (MoU) pembangunan proyek listrik terintegrasi di Bangladesh.
 
Penandatanganan MoU dilakukan Ginanjar selaku VP Power New Renewable Energy Pertamina dengan Chairman of BPDP Khaled Mahmood dan disaksikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Republik Bangladesh, Sheikh Hasina di Dhaka, Minggu (28/1/2018).
 
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari MoU sebelumnya di sektor energi yang ditandatangani Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan Ministry of Power, Energy and Mineral Resources of the People’s Bangladesh pada 15 September 2017.
 
Dalam MoU sebelumnya, Pertamina disebutkan akan membangun dan mengembangkan proyek terintegrasi di Bangladesh. Yang terdiri dari Independent Power Producer (IPP) Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) Power Plant dengan kapasitas 1400 MW.

Proyek ini, nantinya, akan terhubung dengan fasilitas penerima LNG yang terdiri dari Floating Storage and Regasification Unit (FSRU), infrastruktur mooring dan off loading, serta jalur pipa gas baik subsea maupun onshore.
 
Dalam proyek ini, BPDB akan bertindak sebagai pembeli listrik yang dihasilkan oleh fasilitas terintegrasi tersebut. Adapun nilai investasi dari proyek ini diperkirakan sebesar US$2 miliar, atau sekitar Rp26,3 triliun.Di mana, proses penyelesaian konstruksi fasilitas ini akan membutuhkan waktu 3 (tiga) tahun setelah tahap financial closing dicapai. Rencana konstruksi akan dimulai 2019.