Jakarta, MERDEKANEWS - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani terorisme sangat tepat, bila mengancam kedaulatan negara menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Ya tepat dong. Tapi, ada yang cuma sampai kamtibmas. Kalau sudah punya alat perang, seperti bom, itu kan alat perang. Ya, yang menanganinya ya pasukan perang pertahanan, yaitu, tentara," katanya, di sela-sela rapat dengan Komisi I DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu menilai TNI dapat menangani terorisme, jika dalam skala tertentu, terutama ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kalau ancaman terhadap negara itu TNI harus terlibat. Dia jaga kedaulatan, jaga keutuhan, dan menjaga keselamatan bangsa. Itu tugas pokoknya. Kalau bangsanya gak selamat masa mesti nanya-nanya. Lha otomatis dong kedaulatan gak boleh dipecah. Mau memecahkan NKRI, TNI pasti di mana-mana," kata jenderal purnawirawan bintang empat itu.
Bila aksi teror yang dilakukan oleh sekelompok orang dan mengganggu kamtibnas, maka aparat kepolisan yang diturunkan dan dibantu oleh TNI.
"Ini yang besar, ini yang kecil. Ini tentara, ini polisi. Kemudian, masalah pertahanan harus TNI, namun kalau skala kecil, TNI hanya mendukung saja," tuturnya.
Ryamizard pun mendukung peran TNI bilamana teroris memiliki alat tempur.
"Kalau kemarin ngebom-ngebom, apa-apa gitu segala macam, itu nanti kalau seperti ISIS segala macam itu, di sana itu sudah punya pesawat tank itu, wooo... tentara itu," ucap Menhan.
Dalam revisi Undang Undang Tindak Pidana Terorisme, menurut dia, harus jelas siapa yang akan menjadi sektor pemimpin (leading sector)-nya, apakah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
"Harus jelas. Kalau ini gak jelas, susah dong selesainya. Di dalam ketidakjelasan itu musuh akan mengambil kesempatan, baik itu teroris atau apapun," pungkas Ryamizard.
