Jakarta, MERDEKANEWS - Presiden Joko Widodo sibuk bagi-bagi sertifikat, namun melupakan penyelesaian sengketa tanah yang justru marak di daerah. Ujung-ujungnya, rakyat kecil yang selalu menjadi korban.

Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Dewi Kartika sangat menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan kuat hanya fokus urusan sertifikat.

Sementara ada masalah yang lebih penting yakni penyelesaian sengketa tanah. "Program 9 juta sertifikat bukan solusi. Karena menafikan sengketa tanah yang marak di daerah. Itu sebabnya kami kecewa," paparnya di Jakarta, Sabtu (27/1/2018).

Masih kata Dewi, penerbitan sertifikat atas lahan atau tanah, memang kewajiban suatu negara. Sayangnya, program tersebut tidak menyasar kepada tanah atau lahan yang menjadi obyek sengketa.

Selanjutnya, Dewi menyebut adanya tren kenaikan jumlah sengketa tanah. Data KPA menyebutkan, sepanjang 2016, terjadi 450 sengketa tanah dan lahan. Pada 2017 naik 50% menjadi 659 kasus. "Sedangkan luasan tanah yang disengketakan pada 2017 lebih dari 520 ribu hektar," paparnya.

Dewi menyebutkan, penyelesaian sengketa lahan oleh penegak hukum, acapkali mengabaikan rasa keadilan. Lebih condong kepada aspek legalitas yang dibungkus permasalahan ekonomi. Akibatnya, rakyat kecil acapkali tak berkutik ketika berhadapan dengan tuan tanah, penguasa, pengusaha atau pemilik modal.

Pandangan Dewi benar. Contoh kasus sengketa tanah seluas 405 hektar di Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di mana, warga dua kelurahan yakni Srimulya dan Sidomulya harus berhadapan dengan pengusaha tajir asal Palembang, H Halim.

Sekedar informasi saja, H Halim merupakan pengusaha kondang Palembang yang memiliki ribuan hektar kebun kelapa sawit. Dalam sengketa ini, H Halim berada di atas angin lantaran didukung aparat BPN dan Kepolisian.

Kabarnya, H Halim memiliki jaringan di lingkar kekuasaan yang cukup luas dari daerah hingga pusat. Alhasil, keberpihakan pemerintah daerah, BPN dan aparat kepolisian mengarah kepadanya. Tentu saja ini tidak gratis.

Termasuk keputusan pengadilan yang memenangkannya. Pengadilan berdalih bahwa warga dua kelurahan yang bersengketa dengan H Halim, tak memiliki bukti kepemilihan lahan yang sah. Sementara bukti yang memaparkan bahwa 8 ribu kepala keluarga sudah tinggal dan menggarap lahan yang disengketakan, tidak berlaku.

Mengetahui bahwa akan ada pengukuran tanah oleh BPN, warga Srimulya dan Sidamulya melakukan aksi blokade. ratusan warga bahkan pengusiran petugas BPN.

Erwin Madjit, perwakilan warga dua kelurahan itu, mengatakan, baik pemerintah provinsi maupun kota, cenderung membela orang besar. sampai saat ini, birokrat tidak mau menemui warga untuk bernegosiasi, bahkan selalu menghindar.

Kata dia, masyarakat di Kelurahan Srimulya dan Suka Mulya, sudah menempati lahan tersebut selama puluhan tahun, mereka memiliki bukti kepemilikan serta rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kewajiban sebagai warga negara.

"Dari Ombusdman sudah mendapat tembusan dari pusat mengenai perkara dan hukum BPN yang menginstruksikan agar ditindaklanjuti sisi yuridis, administrasi, dan fisiknya, tapi hingga sekarang pihak pemerintah selalu bungkam. Selain itu, 5.000 kepala keluarga yang tinggal di dua kelurahan juga rutin membayar pajak PBB," ujar dia.

Menanggapi konflik ini, Dewi menyarankan agar Presiden Jokowi segera merealisasikan janjinya, yakni membentuk lembaga penyelesaian sengketa tanah. "Lembaga ini langsung di bawah presiden. Karena, masalah ini menyangkut lintas kementerian. Jadi, ya harus presiden komandannya," papar Dewi.

Tapi, Dewi serta jutaan rakyat Indonesia yang mengalami sengketa tanah harus mengelus dada. Tiga tahun lebih pemerintahan Jokowi, lembaga tersebut belum ada wujudnya. Bisa jadi lupa atau dilupakan ya?