Jakarta, MERDEKANEWS – Dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar ‘Workshop Konsolidasi Penyusunan Perencanaan Anggaran P3PD’ 22-25 Juni 2022, di Hotel Orchadz Jayakarta.
Workshop tersebut turut dibuka langsung oleh Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa sekaligus Sekretaris CPMU P3PD Chaerul Dwi Sapta, Kamis (24/6/2022).
Dalam sambutannya, Chaerul mengatakan Kemendagri mempunyai tanggung jawab penyerapan anggaran P3PD sampai tahun 2024 mencapai Rp2,1 Triliun. Untuk penyerapan tersebut Chairul meminta agar perencanaan 2022-2024 dilakukan secara matang.
“Catat semua kebutuhan penganggaran 2022 – 2024 secara baik jangan sampai ada yang terlewat, harus memenuhi semua kebutuhan masing – masing,” ungkap Chairul.
Chairul mengatakan target penyerapan 2,1 Triliun bukan hal yang mudah, harus dilakukan secara serius dan hati-hati. Ia meminta agar setiap program yang akan dilaksanakan dibahas secara mandalam dengan penganggaran yang jelas.
“Saya berharap seluruh pejabat pelaksana teknis kegiatan yang telah menandatangani perjanjian kinerja dilingkungan komponen 1 dapat bekerja secara maksimal, dengan harapan penyerapan di 2022 semakin baik dan penetapan Annual Work Plan and Budget (AWPB) hingga 2024 semakin baik,” tutur Chairul.
Selain itu, ia juga meminta agar Key Performance Indicator (KPI) setiap Direktorat yang belum tercapai agar segera diselesaikan.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) CPMU P3PD Latif Maulana Razak mengatakan Proses AWPB Tahun 2023 sudah bisa dilakukan melalui revisi anggaran. Ia meminta agar setiap Project Implementing Unit (PIU) membuat timeline, agar menjadi acuan pertanggungjawaban kinerja.
“Terkait penyusunan program dan anggaran dilakukan pembaharuan, menganut sistem money follow program,” ungkap Latif.
Ia berharap penganggaran program P3PD ke depan dapat berjalan dengan baik tidak ada lagi kendala yang terjadi sesuai dengan akuntabilitas dan capaian program kerja yang lebih baik.
