Jakarta, MERDEKANEWS - Tahun politik bisa menjadi beban berat Presiden Jokowi lantaran harga minyak dunia terus naik. Jika terus meroket tentunya pemerintah bakal dilanda kebingungan.

Yang harus dihitung adalah jika pemerintah menaikan harga BBM tentunya bisa bergejolak. Tapi, jika pemerintah bertahan akan berdampak pada kas negara.

Diketahui, harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik dinilai akan mempengaruhi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nasional secara keekonomian. Alasannya, Indonesia masih menjadi negara Net Importir BBM.

"Ini pertama kalinya harga minyak Brent mencapai US$70 per barel. Salah satu pemantiknya kami duga adalah proyeksi global IMF untuk ekonomi 2018," kata Eko di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis 25 Januari 2018.

Dengan demikian imbasnya, harga jual BBM dalam negeri secara keekonomian pun akan semakin tinggi. Berdasarkan pemantauan INDEF di laman resmi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), harga keekonomian BBM pun mengalami kenaikan drastis.

"Ini dengan nilai tukar rupiah rata-rata kemarin di Web BPH Migas. ada perhitungan harga BBM, ada formula nilai tukar dan asumsi harga minyak dunia. Kemarin dengan kurs Rp13.200 per dolar AS, Brent US$70 per barel, harusnya keekonomian premium Rp8.925, minyak tanah Rp7.592, solar Rp9.058, secara keekonomian semuanya sudah di atas," kata dia.

Menurut dia, pemerintah pun harus segera mengambil keputusan terkait harga minyak dalam negeri sebab konsumsi BBM juga terus mengalami peningkatan. Asumsi anggaran subsidi energi dalam APBN pun dinilai harus disesuaikan dan pemerintah secepatnya perlu memutuskan sikap yang terbaik dalam menetapkan harga BBM.

"Kalau ini data harga BBM di SPBU dan berlaku 16-31 Januari 2018. Pertamax harga Rp8.600, premium seharusnya Rp8.900 dijual Rp6.550 per liter jadi ada gap, ini membengkak," ujarnya.

Pemerintah menurutnya harus segera menyikapi hal ini meski secara APBN kenaikan harga minyak menguntungkan negara dari sisi Penerimaan Negara.

"Kesimpulannya harga minyak melambung, APBN untung, tapi masyarakat akan buntung. Sehingga nantinya akan banyak variabel faktor yang hambat upaya akselerasi ekonomi, dan target 5,4 persen semakin berat," tambah dia