MERDEKANEWS -Koalisi tiga Partai Golkar, PPP dan PAN yang dinamai "Koalisi Indonesia Bersatu" bukan koalisi soal Pilpres 2024. Sebaliknya, Koalisi tersebut dicurigai hanya alat bargaining politik di tengah menguatnya isu reshuffle Jabinet Pemerintahan Jokowi.

"Pertemuan Ketum Tiga Partai sengaja diekspose agar ada kesan sebagai langkah awal koalisi 2024. Padahal patut kita curigai, bukan itu tujuan terbentuknya koalisi ini," kata Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan, Mochtar Mohamad di acara Halal Bihalal Lebaran Dewan Pimpinan Cabang Laskar Ganjar - Puan (DPC LGP) Kabupaten Indramayu, Sabtu (14/5).

Politisi senior PDI Perjuangan ini menduga, bahwa koalisi ini lebih cenderung memburu jabatan pada saat Jokowi jadi melakukan reshuffle kabinet.

"Bisa jadi nanti formasi baru reshuffle Kabinet ada penambahan nama dari koalisi tersebut," kata dia.

Kecurigaan Mochtar bukan tanpa dasar, sebab tiga partai tersebut belum memiliki calon untuk ditandingkan pada Pilpres 2024.

Dari hasil survey terakhir yang dirilis Charta Politika misalnya, elektabilitas ketiga Ketua Umum Partai koalisi Indonesia Bersatu rata-rata di bawah 1 persen. Dengan fakta tersebut, Mochtar berkeyakinan bahwa, koalisi tiga partai bukanlah Koalisi yang dipersiapkan untuk Pilpres 2024.

Bahkan ia tidak tanggung-tanggung memprediksi kalau Koalisi tersebut hanya akan bertahan seumur jagung bila tidak ada kandidat capres dari ketiga Partai tersebut yang memiliki magnet atau perekat Koalisi.

"Koalisi semacam ini berpeluang tidak tahan lama dan bisa bubar di tengah jalan," kata dia.

Yang lebih riskan, koalisi ini bisa saja tidak lolos mana kalau di bawa ke mekanisme partai masing-masing lantaran berpotensi memberikan dampak negatif pada parliamentary threshold Partai bersangkutan.

Bahkan Ketua-Ketua Umum masing-masing Partai berpotensi dilengserkan sebelum pemilu, jika langkah-langkah yang mereka ambil membahayakan Partai.

"Risikonya masing-masing Ketua Umum Partai yang berkoalisi bisa dilengserkan sebelum Pilpres 2024, karena bisa merugikan perolehan suara partai," kata dia.

Selain itu, ia juga menyinggung bahwa koalisi tiga partai semata-mata gerbong kosong, sebab para pemilihnya cenderung memilih nama lain di luar Partainya. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan misalnya, jadi salah figur digemari pemilih tiga partai tersebut.

Survey Charta Politika menyebut, 26,8 persen pemilih Golkar, 16,7 persen pemilih PAN DAN 12 persen pemilih PPP memilih Ganjar Pranowo. Sementara 24,1 pesen pemilih Golkar, 38,9 persen pemilih PAN, 24,0 persen pemilih PPP memilih menjatuhkan pilihan politiknya ke Anies Baswedan.

"Kalau melihat data survei carta politika tanggal 10 sampai 17 April 2022, pereperensi pemilih tiga partai ini tergerus oleh dua kandidat capres Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan," katanya.

Mochtar menambahkan, seharusnya Kabinet Jokowi fokus mengatasi masalah ekonomi. Mengacu pada data survey, ada tiga persoalan besar yang harus diatasi diantaranya, masalah kenaikan harga bahan bahan pokok sampai 47,6 persen, kemiskinan 22,1 persen, pengangguran 11,1 persen. Sedangkan yang merasakan kenaikan harga bahan bahan Pokok 97 persen.
 
"Data ini menjadi peringatan kepada Kabinet Jokowi hati-hati menghadapi turbelensi Politik kalau tidak fokus mengatasinya," katanya.

Ia menyebut, munculnya koalisi tiga partai yang lahir dari koalisi besar Pemerintah, juga menunjukan kesan tidak solid dalam tubuh pemerintahan Jokowi dan ini merugikan Pemerintah. (Koalisi dalam Koalisi).