Jakarta, MERDEKANEWS -Tiga tahun kabinet kerja, masalah sengketa lahan masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil  belum mampu memberikan rasa keadilan dalam menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi di masyarakat. 

Presiden Joko Widodo pun masih menemukan keluhan dari masyarakat mengenai sengketa pertanahan setiap kali melakukan kunjungan ke daerah.

"Setiap saya kunjungan, isinya sengketa-sengketa. Karena tanah yang dimiliki belum mempunyai bukti seperti yang saya pegang ini," kata Jokowi saat membagikan sertipikat lahan ke masyarakat di Kota Salatiga, seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana Kepresidenan. 

Presiden mengatakan, dirinya selalu mengejar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar proses pembuatan sertipikat tanah rakyat dipercepat dan segera menyelesaikan masalah sengketa lahan di masyarakat.

Adapun persengketaan tanah yang terjadi, salah satunya di Sukamulya Sematang Borang, Palembang. 

Sekitar ratusan warga di Palembang menolak pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Rupanya tanah itu terkait sengketa yang sudah diputus pengadilan.

Warga memboikot akses masuk di dua kelurahan di Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang. Mereka menolak pengukuran lahan dan bangunan seluas 405 hektare yang gugatannya dimenangkan oleh salah seorang pengusaha terkenal di kota Palembang H Halim.

Menurut Erwin Madjit salah seorang perwakilan mengatakan, pihak pemerintah baik provinsi maupun di kota sampai saat ini tidak mau menemui warga untuk bernegosiasi bahkan selalu menghindar. 

Bahkan, masyarakat di dua Kelurahan Srimulya dan Suka Mulya mengaku telah memiliki lahan sejak puluhan tahun lalu dan rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai kewajiban warga negara.

"Dari Ombusdman sudah mendapat tembusan dari pusat mengenai perkara dan hukum BPN yang menginstruksikan agar ditindaklanjuti sisi yuridis, administrasi, dan fisiknya, tapi hingga sekarang pihak pemerintah selalu bungkam. Selain itu, 5.000 kepala keluarga yang tinggal di dua kelurahan juga rutin membayar pajak PBB," ujarnya seperti dikutip detikcom.

Pemerintah diharapkan bisa segera menyelesaikan masalah sengketa lahan yang terjadi di sejumlah daerah. Sehingga program nawa cita, khususnya lahan benar-benar bisa dirasakan masyarakat.