Jakarta, MERDEKANEWS -Baru tiga hari kerja, Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham langsung tancap gas. Menteri dari Partai Golkar ini langsung terbang ke Papua untuk memberikan bantuan bagi penyakit campak dan gizi buruk di Asmat, Papua.
Mensos juga menurunkan tim untuk membantu penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Asmat.
"Sebelumnya kita sudah mengirim tiga orang dan hari ini tim Kemensos juga akan berangkat ke Asmat," katanya.
Idrus mengatakan, sudah cukup banyak bantuan disalurkan ke Asmat, namun tim diturunkan guna memastikan seberapa jauh bantuan sampai di sasaran dan dimanfaatkan.
Sebelumnya, Kemensos telah mengirimkan bantuan makanan guna mengatasi KLB campak dan gizi buruk di Asmat ini di mana 16.000 paket makanan kaleng senilai Rp725 juta telah dikirim ke Timika Papua, Minggu (14/1) dan telah didistribusikan secara bertahap sejak senin (15/1) kepada masyarakat terdampak di Kabupaten Asmat.
Kementerian Sosial dan dinas sosial setempat juga telah mengirimkan tiga ton beras, 200 lembar selimut, 200 matras, dua tenda keluarga, dan 50 food ware. 63 anak meninggal dunia akibat campak dan gizi buruk di Asmat dalam empat bulan terakhir.
KLB ini menimpa enam distrik di Kabupaten Asmat. Sejak September 2017 hingga kini, RSUD Asmat merawat ratusan pasien campak, terdiri dari 393 orang rawat jalan dan 175 orang rawat inap.
Sebelum terbang ke Papua, Mensos meluncurkan dan meresmikan PKH Contact Center bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), kemarin. Masyarakat bisa melaporkan masalah pelaksanaan PKH oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
"Contact Center ini dalam rangka akselerasi, percepatan pelayanan program. Kalau ada masalah cepat kita bisa ketahui dan selesaikan," kata Mensos.
Diketahui, pada tahun ini, keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mencapai 10 juta KPM menjangkau 514 kabupaten/kota. Jumlah ini meningkat dari 2017 yang berjumlah 6 juta KPM. Penyaluran PKH nontunai ini juga didukung empat Himpunan Nank Negara (Himbara), yaitu BNI, BRI, Mandiri dan BTN.
Menurut Idrus, PKH Contact center sebagai bagian dari sistem pengaduan masyarakat yang dikembangkan untuk merespon setiap keluhan masyarakat atas pelaksanaan PKH. Contact center tersebut, juga sekaligus membuktikan bahwa adanya sinergitas antara Kemensos dengan BUMN.
“Tidak benar kalau ada kritikan bahwa pemerintah tidak sinergis. Hari ini kita buktikan bahwa kita sinergis dan produktif terhadap nasib rakyat," tambah dia.
