Jakarta, MERDEKANEWS -Imigrasi menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN), dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk menelusuri ribuan pemohon paspor fiktif.

"Kerja sama BIN itu untuk membantu melacak akun-akun yang mendaftar ini siapa orangnya. Kalau Lemsaneg lebih kepada memproteksi agar tidak terjadi lagi," kata Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Franky Sompie di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (18/1/2018) 

Selain itu, Ditjen Imigrasi juga melibatkan tim cyber Mabes Polri. Pelibatan ini dilakukan, kata Ronny, karena hal yang terkait dengan teknologi informasi terus berkembang.

Seperti diketahui, sistem aplikasi antrean paspor Ditjen Imigrasi sempat terganggu akibat adanya 72 ribu akun pendaftar permohonan paspor. Puluhan ribu akun itu ternyata diketahui fiktif. 

Ronny mengatakan, adanya ribuan akun pemohon fiktif ini mengganggu para pemohon paspor yang lain. Mereka tidak bisa mendaftar karena sudah penuh.

Sebenarnya, sistem aplikasi antrean paspor dibuat Ditjen Imigrasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya pemohon paspor harus datang secara fisik dan antre di kantor imigrasi. 

Pelayanan lalu ditingkatkan dengan mengubah antrean online. Tujuannya agar pemohon paspor sudah tahu kapan mengurus sebelum datang. 

"Mereka memilih sendiri antrean hari tanggal dan jam," kata Ronny.

Adanya pemohon fiktif ini diakui Ronny menjadi bukti pihaknya belum memproteksi sistem aplikasi antrean agar seseorang itu tidak berulang-ulang mendaftar. 

"Ternyata ada yang sampai berulang-ulang dia mendaftar, nah itu yang sedang kami kerja samakan," ujar Ronny.

mantan Kapolda Bali ini mengatakan, pihaknya melacak single identity untuk mengetahui para pemohon paspor fiktif. Proteksi juga akan dilakukan agar pendaftaran dilakukan hanya untuk satu orang. 

"Nanti kalau dia ingin membantu kakaknya atau keluarganya yang gaptek gitu, ya bikin dulu akun dari saudaranya. Dengan demikian pendaftar akan jelas diketahui dan tidak fiktif," katanya.