Jakarta, MERDEKANEWS - Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti menjamin, beras impor sebanyak 500 ribu ton, tidak akan melewati pelabuhan yang dikenal sebagai sentra beras.
Hal itu, kata Djarot, supaya tidak memengaruhi harga beras di daerah yang menjadi produsen beras. "Nanti titik-titik (masuknya) di wilayah-wilayah yang bukan sentra produksi beras seperti Bitung, Jakarta, Batam dan Medan," kata Djarot di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (17/1/2018).
Selain empat pelabuhan tersebut, terang Djarot, rencananya juga melalui pelabuhan Aceh, NTB, Teluk Bayur dan Bali. Dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (15/1/2018), Perum Bulog secara resmi ditunjuk untuk mengimpor beras sebanyak 500.000 ton.
Kebijakan impor beras ditempuh Kementerian Perdagangan dalam rangka menjaga stok di pasaran dan menstabilkan harga beras yang belakangan ini merangkak naik.
Sebelumnya, Kemendag sudah menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai BUMN yang melaksanakan impor beras, namun, penunjukan terhadap PT PPI dibatalkan dan diganti oleh Perum Bulog.
Menurut Djarot, ada beberapa ketentuan yang diatur terkait beras yang akan didatangkan tersebut yakni beras umum dengan tingkat kepecahan 0 sampai 20%.
Tingkat kepecahan beras tersebut, lanjutnya, merujuk pada ketentunan Badan Standarisasi Nasional (BSN) dibedakan menjadi beras premium, medium I, medium II, dan medium III. Untuk jenis beras yang akan diimpor ini, masih masuk dalam golongan beras medium I.
Selain itu, tambahnya, 500.000 ton tersebut adalah jumlah maksimal, artinya tidak bisa lebih dari angka itu namun bisa kurang. Kemudian, waktu yang ditetapkan bagi Perum Bulog untuk mengimpor maksimal sampai akhir Februari 2018, karena diperkirakan awal Maret masuk puncak musim panen raya, sehingga stok beras beredar harus dikontrol supaya harga beras dalam negeri tidak terganggu. "Anggaran untuk mengimpor beras menggunakan dana Perum Bulog sendiri," ujar Djarot.
Selain itu, beras yang akan diimpor dari Thailand, Vietnam serta Pakistan tersebut nantinya tidak langsung didistribusikan ke pasar, namun untuk mengisi stok cadangan beras pemerintah (CBP). "Beras impor itu nanti bisa saja dikeluarkan oleh Bulog kalau memang diperlukan dan diputuskan oleh rapat koordinasi terbatas dengan kementerian terkait," kata mantan Direktur BRI itu.
Kata Djarot, sampai saat ini, Perum Bulog bersama Kemendag, masih menjalankan operasi pasar beras untuk mengontrol stok dan menstabilkan harga beras medium di pasaran. Di mana, persediaan beras di gudang Bulog seluruh Indonesia tercatat sekitar 800.000 ton dan masih dalam proses distribusi ke sejumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga.
(Hasan Khusaeri)
