Jakarta, MERDEKANEWS - Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyoroti peran Perum Bulog sebagai importir tunggal untuk komoditas beras.

Kepala Penelitian CIPS, Hizkia Respatiadi dalam rilis, Jakarta, Rabu (17/1/2018), menyatakan, sebagai BUMN, posisi Perum Bulog sebagai pengimpor beras, sangat tergantung kepada keputusan pemerintah. Akibatnya, Bulog tak memiliki kemampuan untuk membaca kebutuhan pasar. "Peran Bulog menjadi tidak efektif. dan, konsep pengimpor tunggal berarti menutup pasar bebas di Indonesia," kata Hizkia.

Selama ini, kata dia, swasta diizinkan untuk mengimpor beras. Namun hanya untuk beras khusus dan beras keperluan industri, sesuai Permendag nomor 103 Tahun 2015.

Seharusnya, kata Hizkia, swasta diberikan kewenangan yang sama dengan Perum Bulog. Agar terjadi persaingan sehat dan menutup kemungkinan adanya kartel beras. "Pihak swasta ini harus bisa membuktikan kemampuannya dalam membaca situasi pasar beras di Indonesia dan juga di pasar internasional. Hal ini sangat memengaruhi keputusan yang mereka ambil dalam menentukan importasi beras," papar Hizkia.

Menurut dia, pemerintah sebaiknya berperan sebagai regulator, seperti menentukan kriteria dan memverifikasi informasi yang diberikan swasta terkait kualifikasi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto menginginkan peran Bulog lebih dimaksimalkan bila terjadi defisit produksi beras nasional. Langkah ini perlu untuk mengurangi ketergantungan impor. "Peran Bulog menjadi keniscayaan untuk dimaksimalkan dalam mengatasi defisit beras," kata Agus Hermanto di Jakarta, Senin (15/1/2018).

Agus mengingatkan, kepentingan petani harus diutamakan sehingga berbagai kebijakan yang dikeluarkan juga harus menunjukkan kepedulian dan keberpihakan terhadap kalangan petani.