MPP Kabupaten Madiun Siap Diresmikan Menteri PANRB
MPP Kabupaten Madiun Siap Diresmikan Menteri PANRB
MPP Kabupaten Madiun

Madiun, MERDEKANEWS -- Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah Indonesia masih terus didorong pemerintah.

Kini, giliran Kabupaten Madiun yang akan segera meresmikan kehadiran MPP di wilayahnya.

"Sesuai janji di tahun lalu, InsyaAllah besok Menteri PANRB akan meresmikan MPP Kabupaten Madiun untuk memberikan kemudahan mengurus administrasi bagi masyarakat Madiun," ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa, Madiun, Selasa (23/11).

Sebelumnya, MPP ini telah melakukan _soft launching_ pada tanggal 22 Desember 2020 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Madiun Ahmad Dawani Ragil Saputro menyebutkan rencana peresmian MPP ini oleh Menteri PANRB selaku koordinator pelayanan publik di tahun 2021 ini.

Dengan diresmikannya MPP ini, masyarakat Kabupaten Madiun dan sekitarnya telah bisa mengurus berbagai layanan perizinan maupun non-perizinan lintas-instansi di satu tempat saja. Hal ini akan memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengurus layanan publik, baik dari segi waktu maupun biaya yang dikeluarkan.

Terdapat 122 layanan perizinan dan 27 layanan non-perizinan dari 22 instansi yang bergabung di MPP ini. Adapun instansi yang tergabung terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Madiun, instansi vertikal dari kementerian dan lembaga, serta BUMN dan BUMD.

Tak hanya menawarkan kemudahan dari sisi pengurusan pelayanan publik, MPP yang beralamat di Jl. Alun-alun Utara No. 4 ini juga dibangun di titik lokasi strategis. Berada di area Kantor Pemkab Madiun lama yang merupakan titik tengah dari tiap penjuru Kabupaten Madiun, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat untuk menuju MPP tersebut. _*(nan/HUMAS MENPANRB)*_


*Daftar instansi yang tergabung dalam MPP Kabupaten Madiun*

*Organisasi Perangkat Daerah*

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Dinas Lingkungan Hidup
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Dinas Tenaga Kerja
6. Dinas Sosial
7. Dinas Kesehatan
8. Badan Pendapatan Daerah

*Instansi Vertikal*

1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun
2. Polres Madiun
3. Kantor Imigrasi
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun
5. KPP Pratama
6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun
7. Samsat Jawa Timur

*BUMN/BUMD*

1. PD. Bank Daerah Kabupaten Madiun
2. BPJS Kesehatan
3. BPJS Ketenagakerjaan
4. Pos Indonesia
5. Bank Jatim
6. Bank BRI
7. PDAM Tirta Dharma Purabaya

(Deka)
Percepat Deteksi Infeksi Berat dengan qSOFA-laktat Ciptaan Robert Sinto
Percepat Deteksi Infeksi Berat dengan qSOFA-laktat Ciptaan Robert Sinto
Fungsi Simpul Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Sumatra Barat Harus Ditingkatkan
Fungsi Simpul Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Sumatra Barat Harus Ditingkatkan
Ungkap Kasus dengan Teknologi Informasi Ala Nanang Victor
Ungkap Kasus dengan Teknologi Informasi Ala Nanang Victor
Reformasi Tata Kelola Pelayanan Dukung Transformasi Ekonomi
Reformasi Tata Kelola Pelayanan Dukung Transformasi Ekonomi
Waspada Surat Palsu Pengangkatan Tenaga Guru
Waspada Surat Palsu Pengangkatan Tenaga Guru