Mataram, MERDEKANEWS - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengajukan keberatan atas rencana pemerintah yang akan mengimpor beras. Sebentar lagi panen padi akan terjadi dan beberapa wilayah Tanah Air surplus beras.

"Sikap keberatan kita ini akan saya sampaikan ke pemerintah pusat, bersama dengan beberapa daerah lainnya dalam kegiatan rapat koordinasi dengan jajaran Kementerian Pertanian," kata Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H Mutawalli, yang dihubungi dari Mataram, Selasa (16/1/2018).

Mutawalli yang sedang berada di Jakarta untuk menghadiri rapat koordinasi bersama jajaran Kementerian Pertanian yang akan membahas berbagai masalah pertanian termasuk rencana beras impor.

Dikatakan, Kota Mataram dan Nusa Tenggara Barat secara umum sejauh ini belum membutuhkan beras impor, sebab produksi beras di daerah ini sudah surplus.

"Produksi gabah kering giling di NTB, sekitar 4 juta ton, sementara kebutuhan 800.000 ton, selebihnya dikirim untuk memenuhi kebutuhan di luar daerah," katanya dikutip Antara.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah kota sangat tidak setuju jika pemerintah berencana mengimpor beras, apalagi sebentar lagi masuk musim panen.

"Kalau pemerintah mendatangkan beras dari luar negeri, lalu siapa yang akan membeli beras petani," ujarnya. 

Sementara menyinggung tentang harga beras yang naik, ia mengatakan, kenaikan harga beras saat ini karena adanya "permainan" orang-orang tertentu dikaitkan dengan rencana impor beras sehingga ikut-ikutan menaikkan harga.

Hal itu akan menjadi atensi tim pengawasan pangan untuk melakukan penyelidikan terhadap indikasi tersebut agar masyarakat tidak dirugikan. 

"Yang perlu diketahui masyarakat, stok beras di daerah ini mencukupi hingga masa panen tiba, dan harganya relatif stabil sesuai dengan jenis beras yang dibeli masyarakat yakni berkisar Rp9.000 per kilogram hingga Rp11.000 per kilogram," ujarnya.