Kemacetan menjadi persoalan yang tidak terselesaikan bagi Jakarta, dan kota-kota penyangga lainnya, seperti Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Bertambahnya jumlah kendaraan pribadi dari tahun ke tahun menjadi penyebab utama terjadinya persoalan tersebut. Berdasarkan hasil survei BPTJ pada tahun 2015, jumlah kendaraan pribadi sekitar 996.000 perhari. 

Setidaknya, 1,5 juta orang penglaju yang berasal dari kota-kota penyangga beraktivitas di Jakarta yang berpenduduk 10,3 juta jiwa setiap hari. Kondisi ini, membuat jumlah orang di Jakarta bertambah dan menjadi 11,8 juta pada pagi sampai sore hari.

Dari jumlah penglaju yang beraktivitas di Jakarta, tidak semuanya menggunakan jasa transportasi massal, seperti KRL komuter, bus Trans Jabodetabek, bus reguler dan angkutan umum lainnya. Mereka lebih memilih menggunakan mobil pribadi dan sepeda motor. Makanya tak heran, kalau jalan dari dan menuju Jakarta setiap pagi (berangkat kerja) dan sore (pulang kerja) macet total.

Berbagai kebijakan diterapkan untuk mengatasi terjadinya kemacetan, diantaranya ganjil genap pada ruas tertentu dan pada jam dan hari tertentu. Namun, kebijakan tersebut tidak membuahkan hasil optimal. Kemacetan tetap terjadi, bahkan makin parah.  

Kondisi ini terjadi, karena belum tersedianya transportasi umum yang aman, nyaman dan modern serta terintegrasi antar moda di Jakarta dan daerah penyangganya.

Belajar dari persoalan yang terjadi dan tidak kunjung tuntas, Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jabar, Pemprov Banten dan pemerintah kota di Jabodetabek kemudian bersama-sama membangun transportasi terintegrasi Jabodetabek.

Penulis, Akhmad Sujadi

Integrasi Fisik Prasarana

Prasarana transportasi publik di Jakarta didukung dinas-dinas terkait. Bentuk dukungan itu diantaranya dengan melakukan reformasi baik dari sisi tampilan hingga luasan trotoar, yang dulu sempit menjadi lebar.

Ruang bagi pejalan kaki juga dibuat senyaman mungkin, dengan cara melebarkan ruangnya dan menata arealnya. Selain itu, Pemprov DKI juga sudah menyediakan jalur sepeda sepanjang 300 km.

Pembangunan prasarana oleh Dinas Bina Marga, juga telah membuat wajah Jakarta menjadi lebih cantik. Pedestrian, sarana integrasi, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) telah dipermak dari yang semula biasa, kini lebih artistik sehingga  bisa lebih dinikmati.

Salah satu contohnya, dengan memasang lampu-lampu warna warni pada JPO sehingga memberikan kesan yang berbeda. Perubahan dan penataan prasarana tersebut, dilakukan dalam rangka mewujudkan integrasi 3 pilar, yakni prasarana, layanan dan ticketing menuju transportasi yang dinikmati.
 

JakLingko Pelopor Integrasi

Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan angkutan umum sebagai tulang punggung transportasi. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan manajemen permintaan kendaraan bermotor perorangan (Transport Demand Management/TDM). Selain itu, juga mengutamakan pergerakan pejalan kaki, dan kendaraan ramah lingkungan.

Sementara itu, JakLingko adalah sistem terpadu yang mendukung kebijakan peningkatan penggunaan angkutan umum massal dan pembatasan kendaraan bermotor perseorangan. Implementasi integrasi tiket/tarif JakLingko disupport pemangku kepentingan dengan mewujudkan integrasi prasarana dan Sarana, serta integrasi sistem operasional angkutan umum.

Untuk mewujudkan integrasi antar moda, ke depannya halte bus BRT Trans Jakarta, LRTJ, MRTJ dan LRT Jabodetabek akan dibangun tidak jauh dari stasiun kereta api. Langkah ini diambil, karena tidak mungkin memindahkan stasiun kereta api yang lebih dulu ada. Selain itu, sistem tiketnya juga diintegrasikan dengan cara menyatukan cara bayar, termasuk juga tarif satu moda dengan moda lainnya melalui JakLingko.

Sementara itu, PT JakLingko Indonesia sendiri adalah, perusahaan dibawah MRTJ, BUMD Transportasi pengelola Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta anak perusahaan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Sedangkan Jakpro adalah induk pengelolaan transportasi MRTJ, LRTJ, BRT Trans Jakarta yang berinovasi dan menginisiasi penyatuan seluruh moda transportasi publik di Jabodetabek menggunakan aplikasi JakLingko Indonesia.

Meski JakLingko adalah BUMD, namun tetap memiliki harapan dapat mengembangkan sayap layanannya ke seluruh Indonesia. Awalnya, yang disatukan adalah transportasi Jabodetabek yang terdiri dari MRTJ, LRTJ, Trans Jakarta, LRT Jabodebek, KRL CL, Kopaja, Metro Trans dan Microtrans atau Angkot, menjadi satu dalam pelayanan transportasi umum Jabodetabek dengan aplikasi JakLingko.

Tidak hanya itu, JakLingko juga diharapkan mampu membuat masyarakat pengguna angkutan umum makin dimudahkan sejak naik Microtrans atau naik angkot, MRTJ, KRL CL, Trans Jakarta hingga angkutan perairan dari dan ke Jakarta hanya dengan satu kali tab masuk, dan satu kali tab keluar. Bahkan, kartu ini juga bisa digunakan pengguna jasa yang akan bepergian dari dan menuju pulau terjauh yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu. (Dengan hanya membayar Rp 5.000 (masih bersifat informasi). Sangat terjangkau dan  berkeadilan.

Pencanangan JakLingko untuk melakukan pengelolaan dan pengusahaan integrasi tarif serta pembayaran antarmoda transportasi Jabodetabek dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi bersama Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo pada tahun 2020.

Ditargetkan, pada tahun 2021, integrasi tarif dan pembayaran antarmoda sudah mulai dioperasikan oleh JakLingko Indonesia dengan para penyelenggara transportasi publik Jabodetabek yaitu MRT Jakarta, Trans Jakarta, LRTJ, KAI CL dan Railink Bandara Soekarno-Hatta yang sudah menyatakan bergabung.

Untuk diketahui, JakLingko Indonesia adalah perusahaan dengan lini bisnis utama di bidang teknologi yang menyatukan sistem pembayaran dan pengelolaan mahadata yang dimulai dengan sektor transportasi Jabodetabek dan akan terus berkembang ke area dan bidang lainnya. 

Seluruh layanan transportasi publik ke depan akan menggunakan sistem pembayaran Non Tunai yang Terintegrasi. Tidak ada lagi pembayaran tarif transportasi dengan uang tunai. Diharapkan tarif juga akan lebih murah, sehingga biaya perjalanan setelah integrasi, tidak lebih mahal dari sebelum integrasi tarif baik single trip maaupun multi trip.

Integrasi prasarana diarahkan untuk memberikan kemudahan perpindahan perjalanan dari moda satu ke moda lainnya yang berjarak relatif dekat dalam satu area atau kawasan. Sehingga, lebih nyaman dan akomodatif terhadap kebutuhan sistem e-ticketing yang efisien. Untuk itu, JakLingko akan membangun sistem tiket Dual Taping: 1 kali Tap-in, 1 kali Tap-out, saat masuk pertama dan saat keluar terakhir mengggunakan beberapa moda angkutan publik.

Dengan demikian, penggunaan PSO akan lebih tepat sasaran, karena jatuh kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat meningkatkan Ridership Angkutan Umum serta terwujud efisiensi biaya subsidi kelembagaan dan integrasi tarif JakLingko. ***