MERDEKANEWS -Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menghadiri Meeting World Bank untuk Carbon Cap and Trade System secara virtual, pada Kamis (5/8) malam.
Dalam pertemuan tersebut, Siti menyatakan, perdagangan karbon untuk memenuhi komitmen Indonesia kepada masyarakat internasional sesuai dengan konvensi perubahan iklim yang telah diratifikasi, untuk pencapaian target NDC 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
“Mekanisme perdagangan karbon yang didorong dapat dikembangkan bekerja sama dengan World Bank adalah mekanisme cap and trade. Sistem ini bernama sistem perdagangan emisi. Sistem ini umumnya diterapkan dalam pasar karbon wajib karena sistem ini diperlukan pembatasan emisi gas rumah kaca pada pihak-pihak peserta pasar,” papar Siti.
Pertemuan ini juga membahas tentang kebijakan carbon pricing Indonesia dan hal-hal yang sedang terjadi di Indonesia, termasuk dari rezim Kyoto Protokol.
Dalam sambutannya, Menteri Siti menjelaskan, strategi Indonesia dalam mencapai NDC dengan kombinasi kerja dua sektor besar penurunan emisi pada NDC, yaitu sektor FoLU atau kehutanan dan sektor Energi.
Selain itu, dalam meeting dengan Bank Dunia ini dijelaskan tentang rencana Carbon Net Sink pada NDC sektor Kehutanan atau FoLU tahun 2030 yang telah tercantum dalam Updated NDC (Nationally Determined Contribution).
“Belajar dari pengalaman negara lain dan keahlian bank dunia dalam mendukung negara lain dan dalam mengembangkan sistem perdagangan karbon. Kami merasa sangat terhormat dapat bekerja sama dengan Bank Dunia melalui kerja sama yang panjang untuk mencapai tujuan tersebut,”ujar Siti.
Eks Sekjen DPD ini pun menghargai prinsip-prinsip yang ditekankan Satu Kahkonen, tentang inisitaif, ownership dan menghargai kerja dan data yang nyata, bukan kerja modis atau fakta figuratif yang bisa menyesatkan. "Indonesia ingin konsisten, we do what we say and we say what we do,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN, Pahala Mansury menjelaskan, agenda inisiatif BUMN untuk dekarbonisasi secara sistematis.
Wamen Mahendra juga menegaskan, untuk kiranya betul-betul dapat dipahami bahwa Indonesia sebagai negara yang unik, termasuk dalam cara menangani dan langkah-langkah dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dalam NDC nya.
Sementara itu, dijelaskan pula tentang carbon tax yang sedang disusun dalam rencana kerja Kementerian Keuangan, khususnya Badan Kebijakan Fiskal, dimana World Bank juga merespons dan telah mengikuti perkembangannya.
Pengaturan tentang carbon pricing dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi instrumen NDC dan NEK Indonesia yang dapat mendukung upaya pencapaian target NDC, memberikan bimbingan tentang administrasi NEK, menyediakan koridor untuk reorganisasi kegiatan NEK (termasuk CDM, JCM, perdagangan karbon, dan lain lain), memberikan pilihan insentif bagi pemangku kepentingan yang berperilaku baik, terutama dalam pengelolaan perubahan iklim, memberikan dasar hukum untuk penerapan instrumen pembiayaan lingkungan yang inovatif, serta mendukung kinerja kegiatan usaha berwawasan lingkungan dalam penerapan instrumen keuangan seperti Obligasi, SUKUK, blended finance, dan lain sebagainya.
Pengaturan itu sangat penting untuk menjaga dan melindungi berbagai inisiatif yang berkembang secara benar dan tidak sesat mengingat sudah banyak kegiatan atau inisiatif dan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha dan civil society organization.
Dukung Pendanaan
Sementara Country Director World Bank, Satu Kahkonen beserta expert senior world bank untuk kehutanan dan energi mendukung Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang secara nyata berkaitan proyek penurunan emisi karbon di Kalimantan Timur dan Jambi.
Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam ini, World Bank dapat menangkap dengan baik isyarat bahwa Indonesia bekerja nyata dan cukup ambisius dan akan mendukung ambisi Indonesia dalam mengurangi emisi karbon seperti pada Updated NDC Indonesia.
“Cukup jelas langkahnya dan bisa dipahami hal-hal apa yang dibutuhkan dalam mendukung ambisi Indonesia," ujar Kahkonen.
World Bank sangat siap mendukung program-program pembangunan di Indonesia, termasuk dalam pengurangan emisi karbon. World Bank siap membantu melalu dukungan pendanaan untuk memperkuat kapasitas, dan dampingan teknis para ahli.
