Perjuangan Annisa dan Elemen Masyarakat Didengar Jokowi, Vaksin Berbayar Dibatalkan
Perjuangan Annisa dan Elemen Masyarakat Didengar Jokowi, Vaksin Berbayar Dibatalkan
Cuitan Annisa Pohan menolak vaksin berbayar Kimia Farma

Jakarta, MERDEKANEWS- Tidak percuma Annisa Pohan mencuit mempertanyakan soal vaksinasi berbayar, bersama ribuan elemen masyarakat lainnya. Ibu satu anak ini memanfaatkan akun media sosialnya yang memiliki hampir setengah juta followers untuk menyuarakan kegelisahan diri dan Ibu-ibu rumah tangga lainnya soal pelaksanaan vaksinasi di lapangan dan isu vaksinasi berbayar. 

Kalangan Ibu-ibu pantas cemas. Diam-diam Covid-19 belakangan mengganas juga  dikalangan anak-anak, dengan tingkat kematian mencapai 40 persen, jauh diatas rata-rata.

Selain itu banyak diantara Ibu-ibu ini yang suaminya kehilangan pekerjaan, bahkan tidak sedikit yang juga kehilangan suami yang meninggal akibat Covid-19. Statistik menunjukkan lebih dari 64 persen korban jiwa berjenis kelamin lelaki. Ketika berhembus isu vaksinasi berbayar dengan biaya Rp 900 ribu untuk dua kali vaksin per orang, banyak Ibu rumah tangga yang kontan jadi kalut. Maklum informasinya simpang siur. 

Kegelisahan mereka ditangkap dan disuarakan Annisa.

"Kalau alasannya utk Herd Immunity, silahkan menggunakan Kimia Farma tapi GRATIS untuk rakyat. Semacam di negara Amerika, program vaksinasinya sangat mudah, kita tinggal datang ke apotek (pharmacy) manapun bahkan milik swasta cukup bawa ID (KTP) gratis, mudah, cepat  dan dimana saja ada," cuit lulusan program Master dari UI ini (12/7).

Sedikit banyak kepedulian Annisa ini yang kemudian menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk membatalkan program vaksinasi berbayar. Setelah mendengar berbagai pertimbangan, Presiden Jokowi memutuskan untuk membatalkan program Vaksinasi Gotong Royong Mandiri alias vaksinasi berbayar individual. Vaksin Sinopharm sebanyak 15 juta dosis dikembalikan untuk program Vaksinasi Gotong Royong Perusahaan.

(Atria Aji)
Ke Kalimantan Utara, Presiden akan Tanam Mangrove hingga Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi
Ke Kalimantan Utara, Presiden akan Tanam Mangrove hingga Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi
Demokrat: Anak Buah Moeldoko Jangan Diskreditkan Menko Polhukam Mahfud Md
Demokrat: Anak Buah Moeldoko Jangan Diskreditkan Menko Polhukam Mahfud Md
Pembangunan Smelter di Dalam Negeri Perkuat Hilirisasi Industri
Pembangunan Smelter di Dalam Negeri Perkuat Hilirisasi Industri
Survei SMRC: Tren Elektabilitas Demokrat Dipimpin AHY Naik Paling Tajam, Meski Diganggu Moeldoko
Survei SMRC: Tren Elektabilitas Demokrat Dipimpin AHY Naik Paling Tajam, Meski Diganggu Moeldoko
Yusril Sulit Berkelit, Pakar Hukum Tatanegara dari Berbagai Kampus Kritik Gugatan Terhadap Demokrat: Kekacauan Hukum hingga Melanggar Hukum
Yusril Sulit Berkelit, Pakar Hukum Tatanegara dari Berbagai Kampus Kritik Gugatan Terhadap Demokrat: Kekacauan Hukum hingga Melanggar Hukum