Matera, MERDEKANEWS – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menghadiri G20 Foreign and Development Joint Ministerial Meeting and the G20 Development Ministerial Meeting di Matera, Italia, Selasa (29/6) waktu setempat.

Dalam Joint Ministerial Meetings yang pertama kali digelar sepanjang sejarah G20 tersebut, Menteri Suharso membahas aksi kolektif untuk ketahanan pangan global dan meraih momentum politik untuk mencapai tujuan Zero Hunger pada 2030.

Pertemuan tersebut menghasilkan Matera Ministerial Declaration yang disepakati oleh para Menteri untuk semakin menguatkan komitmen G20 untuk berkolaborasi dengan negara-negara berkembang dalam rangka menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan.

Mewakili Indonesia, Menteri Suharso menekankan pentingnya komitmen dan fokus untuk mendukung pihak yang paling terkena dampak kerawanan pangan dengan memberdayakan aktor-aktor kunci transformatif.

"Masyarakat miskin dan rentan harus tetap menjadi fokus kami. Kelaparan dan kekurangan gizi mempengaruhi mereka yang paling miskin. Kita juga harus memperkuat mata pencaharian petani kecil dan nelayan yang sangat penting untuk pasokan pangan yang berkelanjutan," ungkap Menteri Suharso yang turut menggaris bawahi peran masyarakat internasional untuk secara eksponensial meningkatkan upaya untuk mengakhiri kelaparan, menunjuk G20 sebagai katalis untuk kemajuan.

"Menggandakan upaya kita pun sebetulnya tidak cukup karena harus ditingkatkan secara eksponensial. G20 harus berfungsi sebagai katalis untuk kemajuan dan memimpin dengan langkah-langkah yang cepat dan efektif,” tegas Menteri Suharso.

Dalam G20 Development Ministerial Meeting kali pertama tersebut, para Menteri menyampaikan pesan politik dalam sebuah Communique, mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di negara berkembang melalui pembiayaan, implementasi kearifan lokal, dan pengembangan wilayah.

Sebagai Co-chair of Financing for Sustainable Development Thematic Group, Indonesia memiliki hak istimewa untuk berbagi langkah intervensi utama dalam isu-isu pembangunan berkelanjutan, berdasarkan pengalaman nasional sebagai negara percontohan implementasi Integrated National Financing Frameworks (INFF) dan pengembangan obligasi TPB/SDGs.

"Indonesia yakin bahwa INFF menawarkan kontribusi untuk mencapai pemulihan berkelanjutan dari krisis ini. G20 telah menetapkan jalan yang benar bagi negara-negara berkembang lainnya untuk mengikuti jejak dalam menerbitkan obligasi TPB/SDGs atau investasi berkelanjutan lainnya di masa depan," imbuh Menteri Suharso.

Tahun ini, Indonesia akan semakin fokus untuk mengarusutamakan TPB/SDGs dengan kearifan lokal. Terlebih, mengingat pandemi belum berakhir, G20 harus bekerja di tengah pemulihan dari pandemi agar tujuan mencapai untuk masa depan yang lebih baik dan tangguh dapat tercapai. “Di Indonesia, melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), juga berarti mendorong pembangunan berkelanjutan sekaligus melaksanakan TPB/SDGs karena TPB/SDGs sudah diarusutamakan ke dalam RPJMN 2020-2024," tutur Menteri Suharso.

Sebelum menghadiri G20 Foreign and Development Joint Ministerial Meeting and the G20 Development Ministerial Meeting, Menteri Suharso turut mengikuti serangkaian pertemuan bilateral dengan EU Commissioner for International Partnership Jutta Urpilainen dan Minister of Economy and Planning of the Kingdom of Saudi Arabia Faisal Al-Ibrahim untuk memupuk kerja sama bilateral yang sudah lama terjalin dalam pembangunan serta membahas persiapan Indonesia menjadi Presiden G20 pada 2022 mendatang.