Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengklaim tengah membenahi sistem pembelian alutsista dari potensi korupsi dan permainan mafia. Salah satu caranya menerapkan sistem pemerintah yang negosiasi langsung dengan produsen senjata.

"Bisa terjadi semua namanya anggaran pemerintah potensi untuk mark up. Kita sudah lama jadi orang indonesia," katanya dalam Podcast Deddy Corbuzier, Minggu (13/6).

Prabowo menambahkan, akan menolak atau kalau perlu dilaporkan kepada presiden bila terjadi mark up hingga 600 persen. Karenanya, mantan Danjen Kopassus itu mengatakan, tidak akan meloloskan mark-up gila-gilaan itu sebagai tanggungjawabnya kepada Presiden Joko Widodo.

"Yang sudah gila-gilaan barang eks mark-upnya sampai 600 persen, saya bilang maaf, mungkin orang gak suka sama saya tapi saya gak mau tanda tangan. Saya tidak akan loloskan, saya lapor presiden saya gak mau pak. Itu tanggung jawab saya kepada presiden," kata Prabowo.

"Saya takut, saya takut dikutuk oleh generasi yang akan datang. Gua gak mau gila-gilaan," sambungnya.

Prabowo dikutip Merdeka.com juga menjelaskan bagaimana sistem yang akan ia bangun dalam pembelian alutsista. Pihak Kemenhan akan negosiasi langsung.

"Jadi sekarang saya banyak yang saya lakukan negosiasi langsung dengan produsen. Saya ingin tahu sebenarnya harga berapa sih, kalau mau beli alat harganya berapa sih," katanya.

Sementara itu, Kejaksaan, BPKP dan BPK akan dilibatkan untuk memeriksa kontrak-kontrak pembelian senjata.

"Untuk menjaga bahwa kita pun tidak akan tergoda untuk terlibat dalam hal itu saya rencananya saya mau mengundang Kejaksaan, BPKP sama BPK utk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," jelas Prabowo.