Jakarta, MERDEKANEWS - Keputusan pemerintah tidak menaikkan harga BBM dan tarif listrik dikhawatirkan mengganggu keuangan PT PLN dan PT Pertamina. Lantaran harga minyak terus menjulang.

Peringatan ini kembali disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron dalam rilis kepada media di Jakarta, Minggu (7/1/2018). Selanjutnya, politisi Demokrat ini menantang pemerintah untuk bersikap jujur. Keputusan menahan harga BBM dan Tarif Tenaga Listrik (TTL) selama tiga bulan pertama 2018, dikhawatirkan bisa menggerus keuangan dua BUMN, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Ya, Herman benar. Harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Desember 2017 mencetak level tertinggi sepanjang tahun, yakni US$60,90 per barel. Tahun ini, ICP diprediksikan bakal semakin tinggi.

Sebagai salah satu acuan dalam penentuan harga BBM dan tarif listrik, membaiknya ICP tentu membawa dampak. Kalau pemerintah ingin mempertahankan harga BBM dan setrum, maka besaran subsidi dalam APBN 2018 perlu dihitung ulang.

Kalau tidak, potensi keuntungan dari kedua BUMN itu bakalan raib. Padahal, pemerintah sangat mengandalkan penerimaan dari kedua industri energi pelat merah tersebut. “Keputusan tidak menaikkan BBM bersubsidi dan TTL, sepertinya tidak ada masalah dengan keuangan negara, Tapi, jika jujur, hal ini sangat berpengaruh terhadap keuangan Pertamina dan PLN,” ucap Herman.

Kata anak buah SBY ini, harga BBM penugasan yang diamanahkan kepada Pertamina tidak pernah dilakukan penyesuaian sejak ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.

Pada Juli 2016 ditetapkan harga jual premium Rp 6.450 dan Bio Solar Rp 5.150. Kala itu, ICP bertengger di level US$37 per barel. Dikaitkan dengan harga minyak dunia yang kini menyentuh angka US$66 per barel, lebih tinggi ketimbang asumsi APBN 2018 sebesar US$48 per barel, keputusan menahan harga BBM dan TTL, jelas bakal melahirkan beban finansial. Bisa jadi, ya itu tadi, potensi keuntungan dari Pertamina dan PLN, lenyap dalam sekejab. “Selama 2017 saja, Pertamina kehilangan peluang keuntungan 19 triliun. Angka yang sangat besar. Akan sangat bermanfaat bila dipergunakan untuk ekspansi bisnis Pertamina," papar Herman.

Apes serupa, menurut herman bakal dialami PLN. Potensi keuntungan perusahaan bisa dipastikan tergerus, lantaran harus menjalankan keputusan tersebut. "Dalam pandangan saya, pemerintah semestinya memperkuat Pertamina dan PLN dari sisi finasialnya. Ini penting di tengah ketatnya persaingan global,

Saat ini, bolanya di tangah pemerintah. Keputusan menagan harga BBM dan tarif listrik, bisa jadi bertujuan mulia. Yakni, menjaga daya beli agar tidak ambruk. "Di lain sisi, keputusan tersebut tentu kabar baik. Dan, memenuhi rasa keadilan bagi rakyat di tengah daya beli yang sedang melemah," paparnya.