Jakarta, MERDEKANEWS - Indonesia dinyatakan lulus assessment oleh panitia penyelenggara Automatic Exchange of Information (AEoI). Tahun ini, Indonesia berhak menjadi anggotanya.

Kabar ini disampaikan Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan kepada wartawan di Kantornya, Jakarta, Jumat (5/1/2017). "Kami telah memenuhi syarat sebagai partisipan AEoI di dunia internasional," kata Robert.

Robert bilang, beberapa waktu lalu, tim dari AEoI mendatangi kantor Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tim ini memberikan penilaian terhadap kesiapan Indonesia dalam hal pertukaran data atau informasi perpajakan dengan negara lain yang dimulai September 2018. Hasilnya, ya itu tadi, Indonesia dinyatakan lulus.
"Panitianya sudah datang, kami sudah lulus," kata Robert.

Robert menjelaskan, saat mengikuti penilaian, ada beberapa indikator yang menjadi penentu kelulusan. Indikator tersebut, diantaranya soal regulasi di internal DJP, kesiapan sarana dan prasarana sistem teknologi informasi, legislasi peraturan domestik, serta pemenuhan aspek kerahasiaan dan keamanan data perpajakan. "Ada assessment dari luar, dan hasil dari assessment itu kami sudah lulus," tutur Robert.

Sebelum mengikuti penilaian, DJP telah mempersiapkan diri dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 dan 73 Tahun 2017.

Sejumlah regulasi tersebut jadi pendukung untuk mengimplementasi akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Selama ini, pemerintah Indonesia mengalami kesulitan untuk mencari orang yang menyembunyikan hartanya di negara suaka pajak sehingga terhindar dari petugas pajak.

#DJP#Pajak#MenkeuSMI#