Jakarta, MERDEKANEWS - Penolakan rencana pembentukan holding ultra mikro dari Serikat Pekerja Pegadaian mendapat dukungan kelompok aktivis pro rakyat, Aliansi Rakyat Peduli BUMN (ARP-BUMN).

Gagasan Menteri BUMN Erick Thohir tentang pembentukan holding ultra mikro dengan melebur 3 BUMN yakni PT BRI (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), sangatlah tidak tepat.

Dalam diskusi internal ARP-BUMN yang diikuti tokoh muda, buruh dan mahasiswa, memberikan pernyataan sikap untuk turut serta menolak holding ultra mikro. Koordinator ARP BUMN, Jati Pramestianto mendukung setiap gerakan dan aksi SP Pegadaian untuk mengadang rencana holding ultra mikro. "Aliansi yang terdiri dari 10 kelompok akan bersinergi bareng. Kita siap menyamakan langkah dan sinergi dengan SP Pegadaian untuk menolak kebijakan ini," ucap Jati, Jakarta, Selasa (30/3/2021).

Jati sangat menyesalkan rencana peleburan (holding) BRI, Pegadaian dan PNM. Antara BRI dengan Pegadaian dan PNM, merupakan entitas bisnis yang berbeda. Pastinya juga aksi holding ini, identik dengan privatisasi saham kedua BUMN yang selama ini bersentuhan dengan usaha mikro dan melayani kebutuhan dana rakyat kecil tersebut. “Ini sama saja dengan privatisasi terselubung terhadap Pegadaian dan PNM, meskipun kepemilikan saham oleh negara di BRI dominan. Saya khawatir hal itu akan mengubah fokus bidang usaha  BUMN pembiayaan usaha mikro tersebut,” tegas Jati yang dikenal sebagai aktivis aksi mogok makan saat mahasiswa ini.

Selama ini, kata dia, baik Pegadaian maupun PNM, memiliki peranan penting dalam mendukung ekonomi kerakyatan, lantaran turut melayani masyarakat yang tidak bisa dilayani bank. Pegadaian  juga berperan penting dalam membantu mencegah masyarakat terhindar dari jeratan rentenir. “Kami rakyat yang selama ini terbantu dengan Pegadaian khawatir nantinya akan ada frame bisnis yang berubah," tegas Ketua Yayasan Jurnalis Blogger dan Penulis Indonesia ini.

Selama ini ucap Jati, performa Pegadaian sangat baik. Tidak ada alasan harusnya rencana holding itu. Semestinya holding BUMN ultra mikro itu fokus pada upaya memperbesar kredit atau bantuan modal bagi usaha mikronya. Bagaimana UMKM yang selama ini kesulitan mengakses permodalan dibantu dan dibimbing, termasuk usaha pertanian dan nelayan yang selama ini BRI saja kesulitan menyentuh mereka. “Ini kok malah mendahulukan privatisasi sahamnya, ketimbang fokus pada upaya kelangsungan usaha UMKM, " papar aktivis Front Pemuda Marhaen ini.

Jati mengungkapkan, Pegadaian sejak didirikan membawa misi khusus, yaitu memerangi praktik ijon, rentenir dan lintah darat, serta fokus pada masyarakat menengah ke bawah. Artinya, tidak hanya ultra mikro saja. Dan, PNM untuk penanganan usaha yang sifatnya kelompok.

"Sehingga, kurang layak jika Pegadaian dan PNM digabungkan ke dalam Holding Ultra Mikro, karena nasabah yang mereka pegang tidak terbatas hanya pada ultra mikro saja, dan persentase nasabah ultra mikro kecil di sana," paparnya.

Selain itu, kata dia, pola kredit gadai di perbankan menurutnya juga berbeda dengan kredit mikro yang diberikan oleh perbankan. Kredit gadai, hanya sebagai jembatan dari kebutuhan mendesak masyarakat. "Karakter kredit gadai, sangat berbeda jauh dengan kredit mikro atau perbankan. Karena sifatnya komplimen, untuk keperluan mendesak," ucapnya. [tar]