Jakarta, MERDEKANEWS - Anggota DPR partai Demokrat Lucy Kurniasari mengingatkan pentingnya ketersediaan vaksin Corona untuk mendapatkan hasil vaksinasi maksimal kepada masyarakat Indonesia.

Ditegaskan olehnya,jika stock vaksin tidak tersedia kemungkinan Indonesia terancam terkena embargo vaksin.

"Stok vaksin Covid-19 terancam tidak mencukupi mengingat adanya embargo dari negara produsen" kata Lucy, Minggu,28/3/2021. 

Lucy menjelaskan, Indonesia perlu mengejar target jutaan kapasitas vaksin yang diperlukan agar proses kekebalan herd imunity segera tercapai, namun jika gagal rangkaian proses vaksinasi yang telah terjadi sebelumnya berpotensi mengalami penurunan.

"Kalau itu terjadi, maka keperluan 15 juta dosis per bulannya untuk vaksinasi tidak akan dapat dipenuhi. Hal ini tentu akan mengganggu jadwal vaksinasi pada bulan-bulan mendatang" ujarnya.

Anggota komisi IX yang membidangi masalah kesehatan ini terus mendorong pemerintah segera mengambil langkah cepat agar Indonesia tidak terancam sanksi kekurangan vaksin Corona ditengah isu embargo vaksin oleh negara produsen vaksin.

"Karena itu, Pemerintah harus dapat mengatasi adanya embargo vaksin Covid-19. Segala upaya harus dilakukan pemerintah agar tersedia stok vaksin minimal 15 juta dosis per bulannya" tutur Lucy.

Dirinya menyarankan segera dilakukan langkah-langkah diplomasi, khususnya lembaga pemerintah terkait agar saling bekerjasama menghindari sanksi embargo vaksin yang akan berakibat fatal.

"Untuk itu, pemerintah perlu melakukan lobbi dan negosiasi ke negara produsen agar embargo vaksin Covid-19 ke Indonesia dicabut. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri harus satu visi agar lobbi dan negosiasinya dapat berjalan efisien dan efektif" ungkapnya.

Politisi Demokrat ini juga meminta Kementerian BUMN lebih memberikan porsi kepada Kementerian Kesehatan dalam mengurus persoalan vaksin, mengingat wilayah kerja Kementerian Kesehatan dalam hal ini lebih spesifik.

"Pembelian vaksin yang selama ini dominan dilakukan Kementerian BUMN, sebaiknya mulai dikurangi dengan memberi porsi lebih besar ke Kementerian Kesehatan. Hal ini selain lebih proporsional, juga Kementerian Kesehatan pastinya lebih familiar dengan vaksin Covid-19" ucapnya.

Berkaitan soal vaksin Nusantara, Lucy masih meragukan proses dan efektivitas penggunaan vaksin Nusantara untuk mencegah penyebaran Corona di Indonesia, karena masih memerlukan tahapan waktu yang lama dan belum siap untuk digunakan.

"Untuk vaksin produk dalam negeri, tentu belum dapat memenuhi kekurangan vaksin bila dilakukan embargo ke Indonesia. Sebab,vaksin Merah Putih masih baru mau melakukan uji klinis tahap tiga.Jadi,masih butuh waktu lebih lama agar vaksin Merah Putih dapat digunakan untuk vaksinasi" katanya.

Anggota DPR dapil Surabaya ini tetap terus mendukung program vaksin Nusantara sebagai vaksin buatan dalam negeri agar mampu bersaing untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Meski demikian, kami terus mendorong agar vaksin Merah Putih dapat lebih cepat melakukan uji klinis tahap 3. Namun demikian, uji klinis tersebut harus tetap sesuai standar yang ditetapkan WHO" pungkasnya.