Jakarta, MERDEKANEWS -Pemerintah membentuk Tim Koordinasi (Tikor),bansos pangan di provinsi dan kabupaten/kota. Tim ini untuk memastikan pelaksanaan penyaluran bansos tepat sasaran.

Tahun ini, ditargetkan 5.498.936 masyarakat berpendapatan rendah atau miskin akan menerima bantuan sosial (bansos) pangan tahun ini.

Menteri Dalam Negeri  (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, penyaluran bansos beras sejahtera (rastra), dan bantuan pangan non tunai (BPNT), kepada keluarga penerima manfaat (KPM), akan dilakukan bertahap.

"Mulai Januari sampai Agustus 2018, dengan sasaran berjumlah sebesar 15.498.936 KPM," kata Tjahjo, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Menurut Tjahjo, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, KPM juga harus bebas dari Harga Tebus Rastra (HTR). 

"Jangan sampai ada satu warga di daerah yang terhambat menerima haknya. Kita ingin pastikan bansos sampai tepat waktu setiap tanggal 25," ujarnya.

Demi kelancaran penyaluran bansos rastra dan BPNT, Mendagri akan membentuk Tikor bansos pangan di provinsi dan kabupaten/kota. Tikor nantinya akan diketuai oleh sekretaris daerah untuk memastikan pelaksanaan penyaluran bansos memenuhi 6T (Tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi).

Tjahjo juga menambahkan, berdasarkan data badan urusan logistik (Bulog), per 2 Januari 2018 kemarin, masih ada masalah tunggakan HTR untuk tahun 2017 lalu sebesar Rp 150.995.733.905. 

"Tunggakan itu kewajiban pemerintah daerah tertentu. Kepada Sekda yang menunggak HTR kepada Bulog agar menyelesaikan permasalahan tersebut, sebelum tahap penyaluran tahun 2018," kata dia.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga mempersiapkan sejumlah langkah antisipasi agar dana hibah dan bansos tak disalahgunakan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah.