JAKARTA MERDEKANEWS -Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian akan mengantisipasi terjadinya praktik politik uang dalam Pilkada 2018. Ia meminta masyarakat untuk memilih kepala daerah yang memiliki program. Bukan karena uangnya.
"Adanya politik uang, baik pihak penguasa maupun masyarakat sipil sangat tinggi. Karena itu, masyarakat jangan hanya berorientasi pilih kepala daerah yang hanya bayar saja, tapi karena programnya," ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/1/2018).
Oleh karena itu, Tito akan melakukan pencegahan agar masyarakat tidak mudah tergiur uang dari calon kepala daerah.
Begitu juga pendidikan terhadap partai politik agar kekuasaan tak diperoleh dengan mahar politik.
"Calon kepala daerah tidak harus menyiapkan dana besar untuk bayar sana sini. Tapi bagaimana para calon memmberikan program RIIL kepada masyarakat ," kata Tito.
Tito mengaku, telah berkoordinasi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk satuan tugas politik uang. Satgas tersebut, nantinya akan lebih memaksimalkan penindakan pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima.
Tito mengatakan, sistem pemilihan kepala daerah saat ini punya sisi positif. Masyarakat memiliki hak politik untuk memilih sendiri calon kepala daerahnya. Namun, di sisi lain, hal tersebut dimanfaatkan segelintir orang yang belum memahami betul hak politik dalam demokrasi.
"Saya pernah jadi Kapolda Papua, masyarakat kadang tidak melihat program. Yang penting datang ke sini bawa uang enggak. Di Jakarta itu juga bisa terjadi, masyarakat bawah tidak paham program ini, itu," kata Tito.
