Jakarta, MERDEKANEWS - Untuk mencegah prilaku korupsi, Anies Baswedan-Sandiaga Uno membentuk tim. Pasukan bernama Komite Pencegahan Korupsi yang merupakan bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ini dihuni oleh tokoh-tokoh anti korupsi.

Komite tersebut terdiri dari lima anggota yang berasal dari kalangan non-PNS. Komite ini dipimpin mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dan beranggotakan aktivis LSM Hak Asasi Manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Oegroseno, peneliti ahli tata pemerintahan Tatak Ujiyati, dan mantan Ketua TGUPP pada pemerintahan sebelumnya yaitu Muhammad Yusuf.

"Bapak Bambang Widjojanto adalah pimpinan KPK periode 2011-2015 dan setelah selesai mengabdi di KPK beliau ambil post-doctoral di Jepang," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (3/1/2018).

Nursyahbani merupakan aktivis LSM di bidang perempuan dan hak asasi manusia. Nursyahbani juga merupakan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi.

Dia juga pendiri beberapa LSM salah satunya LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Apik).

Anggota lainnya, Komjen Oegroseno merupakan Wakapolri pada tahun 2013-2014. Dia juga sempat mengisi jabatan-jabatan strategis dalam kepolisian.

"Beliau dikenal sebagai salah satu perwira tinggi polisi yang cukup aktif dan menjangkau berbagai kalangan di dalam pencegahan korupsi dan salah satu figur pemberani di tubuh Polri," ujar Anies.

Anggota selanjutnya adalah Muhammad Yusuf. Dia merupakan mantan ketua TGUPP pada periode 2014-2017.

Yusuf pernah berkarier sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta. Yusuf juga memiliki keahlian pada bidang audit forensik.

Anies mengatakan, pengalaman Yusuf selama menjadi ketua TGUPP pada pemerintahan sebelumnya bisa banyak membantu.

"Jadi pengalaman kerja beliau, termasuk pengalaman beberapa tahun di Pemprov DKI Jakarta, Insya Allah akan banyak membantu pencegahan korupsi," kata Anies.

Terakhir adalah Tatak Ujiyati. Menurut Anies, Tatak merupakan ahli di bidang tata kelola pemerintahan.

Tatak pernah menjadi governance spesialist di Asian Development Bank dan Direktur Advokasi Save the Children. Tatak juga merupakan sarjana hukum dari Universitas Gajah Mada.

"Dia juga master di bidang pembangunan Universitas Ateneo De Manila, Filipina," ujar Anies.

Anies mengatakan, Tatak masuk dalam tim yang menyusun governance index untuk menilai kinerja semua provinsi di Indonesia.

Anies mengaku bersyukur dengan anggota TGUPP bidang pencegahan korupsi ini. Dia berharap tim ini bisa membuat percepatan yang terjadi di Jakarta bisa dilakukan dengan tata kelola yang benar.