Covid Tembus 1 Juta Kasus, Demokrat : Pemerintah Setengah Hati
Covid Tembus 1 Juta Kasus, Demokrat : Pemerintah Setengah Hati
Lucy Kurniasari

Jakarta, MERDEKANEWS - Politikus Partai Demokrat Lucy Kurniasari angkat bicara mengenai angka virus corona atau Covid-19 Indonesia yang tembus satu juta kasus. Apalagi angka ini menjadi yang tertinggi ketimbang negara ASEAN lainnya.

Menurutnya, tingginya angka tersebut lantaran Indonesia tidak berani melakukan lockdown sejak awalnya muncul pandemi seperti yang dilakukan Selandia Baru.

“Sayangnya pemerintah tampak alergi kalau mendengar kata lockdown. Padahal kasus Selandia Baru, melalui lockdown mereka berhasil mengatasi pandemi Covid-19,” kata Lucy kepada wartawan, Kamis (28/01/2021).

Anggota Komisi IX ini menuturkan bila sejak awal Partai Demokrat telah mengusulkan kepada pemerintah supaya mengambil kebijakan lockdown.

Ia menyampaikan bila kebijakan lockdown terbukti efektif di sejumlah negara, lantaran jelas memperhatikan aspek geografis yang memonitor mobilisasi warga.

“Karena itu, pemerintah seyogyanya memberi ruang untuk mengambil kebijakan lockdown. Kebijakan ini jelas memperhatikan aspek geografis, sehingga mobilisasi warga secara geografis dapat dihentikan,” tuturnya.

Walaupun disadari, Lucy menyebut bila kebijakan lockdown memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar. Konsekeunsi dari lockdown, pemerintah minimal harus menyiapkan anggaran untuk makan rakyatnya dalam satu periode tertentu.

“Masalahnya tersedia tidak anggaran untuk itu? Tentu jawabannya harus tersedia, dengan cara mengalihkan anggaran infrastruktur yang besar itu untuk dana bantuan kepada masyarakat selama lockdown,” tandasnya.

Kasus Covid-19 sudah tembus 1 juta orang. Ini menunjukkan kebijakan pemerintah melalui PSBB dan PPKM tidak efektif.

Kebijakan PSBB dan PPKM menurut saya terlalu kompromistis dengan mencari jalan tengah antara kesehatan dan ekonomi. Kebijakan kompromi ini terbukti tidak efektif.

PSBB dan PPKM terlalu longgar dan tidak memperhatikan aspek geografis. Kasus PPKM yang dibatasi di Pulau Jawa dan Bali misalnya, tetap saja tidak dapat membatasi mobilisasi warga. Interaksi warga dari dan ke Pulau Jawa dan Bali tetap berlangsung. Ini tentu membuka celah terjadinya penularan Covid-19.

Sayangnya pemerintah tampak alergi kalau mendengar kata lockdown. Padahal kasus Selandia Baru, melalui lockdown mereka berhasil mengatasi pandemi Covid-19.

Karena itu, pemerintah seyogyanya memberi ruang untuk mengambil kebijakan lockdown. Kebijakan ini jelas memperhatikan aspek geografis, sehingga mobilisasi warga secara geografis dapat dihentikan.

Walaupun disadari kebijakan lockdown memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar. Konsekeunsi dari lockdown, pemerintah mininal harus menyiapkan anggaran untuk makan rakyatnya dalam satu periode tertentu.

Masalahnya tersedia tidak anggaran untuk itu. Tentu jawabannya harus tersedia dengan cara mengalihkan anggaran infrastruktur yang besar itu untuk dana bantuan kepada masyarakat selama lockdown.

(SY)
Politikus Cantik Ini Minta Presiden Jokowi Selesaikan Kisruh Vaksin Nusantara dan BPOM
Politikus Cantik Ini Minta Presiden Jokowi Selesaikan Kisruh Vaksin Nusantara dan BPOM
Pendiri Partai Ungkap Fakta, SBY Pembuat Lambang dan Bendera Partai Demokrat 
Pendiri Partai Ungkap Fakta, SBY Pembuat Lambang dan Bendera Partai Demokrat 
Pengamat: KLB Moeldoko cs Ditolak, AHY Diminta Waspadai Hoax ala Joseph Goebbels
Pengamat: KLB Moeldoko cs Ditolak, AHY Diminta Waspadai Hoax ala Joseph Goebbels
Mobilisasi Bantuan Partai Demokrat Bagi Korban Bencana NTT
Mobilisasi Bantuan Partai Demokrat Bagi Korban Bencana NTT
AHY Foundation Peduli, Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang di Adonara Flotim NTT
AHY Foundation Peduli, Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang di Adonara Flotim NTT