Jakarta, MERDEKANEWS - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan langkah pemerintah untuk melakukan vaksinasi perdana tanggal 13 Januari 2021 perlu diapresiasi.

Apalagi menurut Ketua Fraksi PAN DPR itu, vaksinasi perdana itu dilakukan Presiden Joko Widodo. Ini tentu akan menjadi simbol bahwa vaksin yang disuntikkan benar-benar aman.

“Saya dengar mau disiarkan live juga. Ya tambah bagus. Biar masyarakat bisa menyaksikan,” kata Saleh, Selasa (5/1/2021).

Namun demikian lanjutnya, perlu diingat, bahwa Emergency Use Authorization (EUA) vaksin ini belum dikeluarkan oleh BPOM. Karena itu, Menteri Kesehatan dia desak untuk segera berkoordinasi dengan BPOM terkait hal ini. Sebab, tidak mungkin dilakukan vaksinasi sementara izin edar daruratnya belum disetujui.

“Kalau sudah ditetapkan vaksinasi perdana tanggal 13, lalu izin edarnya keluar kapan? Apakah sudah ada kepastian akan dikeluarkan sebelum tanggal 13 itu?. Kita tentu berharap agar BPOM tetap independen dan menjaga integritas terkait EUA ini. Jangan terburu-buru untuk mengeluarkannya hanya karena Menkes sudah menetapkan vaksinasi perdana tanggal 13. Kalau memang belum selesai, selesaikan saja dulu dengan baik,” sarannya.

Ketua DPP PAN itu mengingatkan peranan BPOM dalam hal ini sangat penting. Mutu, manfaat, dan keamanan vaksin yang akan disuntikkan ada di tangan BPOM. Masyarakat tentu meletakkan semua keamanan dari vaksin yang ada saat ini kepada BPOM.

“Presiden pun kelihatannya pasti menunggu EUA dari BPOM. Sebagai penerima vaksin perdana, Presiden pasti akan mengikuti semua aturan yang ada,” imbuhnya.