Refleksi Ekonomi 2017
Anak Buah Prabowo Kritik Pajak era Jokowi Mlintir
Anak Buah Prabowo Kritik Pajak era Jokowi Mlintir
Anggota Komisi XI dari Gerindra, Heri Gunawan

Jakarta, MERDEKANEWS - Anggota Komisi XI DPR asal Gerindra Heri Gunawan menyayangkan realisasi penerimaan pajak 2017 yang minus 2,79% ketimbang tahun sebelumnya.

"Maka, sudah hampir bisa dipastikan, pemerintah akan terus mengalami kesulitan memenuhi target penerimaan pajak di tahun berikutnya," kata Heri dalam rilis kepada media di Jakarta, Sabtu (30/12/2017).

Celakanya, lanjut anak buah Prabowo ini, pajak masih menjadi sumber penerimaan terbesar bagi pemerintahan Joko Widodo. Pajak menjadi satu-satunya alat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. "Tidak tanggung-tanggung, ketergantungan APBN pada pajak menyentuh angka 80%," paparnya.

Sehingga, kata Heri, ketika target pajak tidak tercapai, maka APBN terancam. Belum lagi beban utang plus bunga yang jatuh tempo. "Saya melihat pemerintah menghadapi banyak tantangan dalam hal perpajakan. Sebagai misal, realisasi pajak migas yang terus menurun," kata Heri.

Tahun 2016, lanjut Heri, realisasi pajak migas hanya Rp44,9 triliun. Atau setara 65,3% dari APBN-P TA 2016. Sementara itu, realisasi PPh Migas cenderung sulit meningkat, karena melemahnya harga komoditas di pertengahan 2017.

Di sisi lain, reformasi perpajakan nasional pelaksanaannya belum optimal. Untuk diketahui, tax ratio Indonesia adalah yang terendah di dunia, yakni hanya 11 persen. Pada ujungnya, hal tersebut akan berimplikasi pada pembayaran beban utang yang jatuh tempo. "Akhirnya, semua hal menjadi serba tak wajar. Pemasukan pajak rendah dan utang yang menumpuk," paparnya.

#PresidenJokowi#PrabowoSubianto#TargetPajak#SriMulyani#

(Setyaki Purnomo)
Bertemu PM Singapura, Presiden Jokowi Bahas Politik Pertahanan hingga Investasi IKN
Bertemu PM Singapura, Presiden Jokowi Bahas Politik Pertahanan hingga Investasi IKN
Surat ke Jokowi Bocor di Medsos, Surat Ketua DPRD Aneh, HMI Minta DPRD Sulbar Tegakkan Prinsip Kolektif Kolegial
Surat ke Jokowi Bocor di Medsos, Surat Ketua DPRD Aneh, HMI Minta DPRD Sulbar Tegakkan Prinsip Kolektif Kolegial
Komisi X DPR RI Dorong RUU tentang Bahasa Daerah Dapat Dituntaskan pada Masa Pemerintahan Berikutnya
Komisi X DPR RI Dorong RUU tentang Bahasa Daerah Dapat Dituntaskan pada Masa Pemerintahan Berikutnya
Bawaslu: M Rizal Tidak Mampu Membuktikan Tuduhan Penggelembungan Suara, Okta Kumala Dewi Melanggeng ke Senayan
Bawaslu: M Rizal Tidak Mampu Membuktikan Tuduhan Penggelembungan Suara, Okta Kumala Dewi Melanggeng ke Senayan
Terima THR Lebih Kecil, Netizen Nggak Ikhlas Potongan PPh 21, Begini Penjelasan DJP  
Terima THR Lebih Kecil, Netizen Nggak Ikhlas Potongan PPh 21, Begini Penjelasan DJP