Jakarta, MERDEKANEWS -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong semua kegiatan kampanye pada Pilkada Serentak 2020 dilakukan secara daring atau virtual.
Demikian ditegaskan Tito dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (21/9/2020).
“Menggunakan sarana yang ada, baik aplikasi, kemudian saluran media massa, baik sosial media dan konvensional, termasuk juga jaringan TVRI dan RRI yang sampai ke daerah,” kata Tito.
Menurut Tito hal tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin guna menghindari kerumunan massa saat kampanye Pilkada Serentak 2020 mendatang.
“Kemudian di daerah dengan kesulitan sarana teknologi, dapat dilakukan rapat terbatas yang bisa menjaga jarak dan pengawasannya akan mengikutsertakan stakeholder, penegak hukum,” tutur mantan Kapolri ini.
Tito menegaskan, dalam konteks penanganan Covid-19, yang diperlukan untuk menghindari Covid-19 adalah kerumunan sosial.
“Oleh karena itu di dalam PKPU yang sudah ada, dengan tidak mengurangi hormat kepada mitra kami kolega dari KPU, ada hal yang perlu diperbaiki. Kita melihat seperti diperbolehkannya rapat umum dengan konser jumlah 100, itu kan sulit,” ujar Tito.
Menurut Tito, akan sulit bagi aparat yang berwenang untuk mengendalikan massa di lapangan.
“Bagi sahabat teman yang di lapangan tentu paham, kita harus ada aturan yang tegas. Kemudian kami sarankan ada revisi PKPU mengenai, untuk menghindari terjadinya potensi kerumunan sosial yang tidak bisa menjaga jarak,” jelas mantan Kepala BNPT ini.
Tito pun menegaskan Pemerintah tidak akan menunda Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 mendatang.
“Kita sudah menunda tapi mengambil skenario penundaan bulan, bukan tahun. Di saat negara lain melakukan on schedule seperti Korea Selatan, kita juga melihat Pilkada ini menjadi momentum penting untuk memilih pemimpin yang kuat, yang legitimate dipilih rakyatnya terutama dalam rangka penanganan crisis pandemi dan penanganan dampak sosial ekonominya. Itu spiritnya,” papar mantan Kapolda Metro Jaya ini.
Tito menuturkan, Pilkada Serentak 2020 merupakan momentum Pemda untuk maksimal dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
“Kalau settingnya tepat ini akan menjadi kontribusi dalam rangka menekan Covid-19. Dengan sistem demokrasi desentralisasi di mana sosial kontrol akan sulit dikerjakan pemerintah pusat sendirian, desentralisasi membagi kekuasaan di pusat dan daerah, kekuasaan di daerah juga terbagi menjadi tingkat I dan tingkat II,” ungkap Tito.
Spiritnya baik, lanjut Tito, tetapi hal ini menjadi tantangan ketika ada masalah nasional yang membutuhkan keserempakan dan kekompakan pusat dan daerah dalam menghadapi krisis yang bersifat nasional.
“Oleh karena itu, tantangan kita adalah menciptakan Pilkada yang lancar, aman, terpilih kepala daerah definitif, dan legitimatif. Artinya tidak hanya mendapatkan dukungan rakyatnya dan memimpin upaya penanganan krisis pandemi di daerahnya masing-masing lebih kuat,” tandas peraih Adhi Makayasa Akpol 1987 ini.
(SY)